Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu, mengakui, sejak tanggal 6 Oktober 2009 yaitu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, dirinya sudah menuntut penangkapan terhadap Boediono karena sangat kuat dugaan keterlibatannya dalam skandal itu. Tom saat itu sudah menyerukan, Boediono bermasalah sejak awal dan hanya akan menambah beban pemerintah.
Bahkan, dalam temuan terbarunya, terdapat bukti yang menunjukkan pernah usaha menyelamatkn Boediono dari jerat hukum. Adalah Bareskrim Mabes Polri dalam rapat pada tanggal 26 dan 29 Mei 2009 menemukan beberapa asset di luar negeri yang diduga terkait kejahatan di Bank Century. Mengingat kejahatan yang terjadi di Bank Century sangat kompleks, maka dibentuklah Tim Bersama yang terdiri dari unsur Kementerian Keuangan, BI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Mabes Polri, PPATK, LPS dan Manajemen PT Bank Century, Tbk.
Selain itu juga ada pelanggaran UU 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan bahwa penanganan bank gagal berdampak sistemik adalah pekerjaan LPS. Dengan demikian adalah LPS yang berwenang menangani Bank Century setelah diputuskan menjadi bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada November 2008.
"Itu bukti baru bahwa pemerintah berusaha menutupi tindak pidana dalam Centurygate karena kasus itu tidak diteruskan secara KUHAP oleh Mabes Polri, justru melaporkannya ke pemerintah. Dan seharusnya LPS yang menyelamatkan Bank Century. Mabes Polri pasti menemukan hal yang sangat kompleks dalam kasus ini dan semua mengarah ke Boediono (gubernur BI saat keputusan
bailout)," urainya kepada
Rakyat Merdeka Online, Senin petang (27/6).
Tom mengatakan, efek kasus itu sangat besar bagi kinerja dan popularitas pemerintahan SBY bersama Boediono. Tidak hanya berdampak pada citra tapi juga mengenai tatanan hukum negeri.
"Perkara tak tertuntaskan kasus Century jadi acuan kasus-kasus di bawahnya. Orang mudah permainkan hukum dan itu mengacu pada Centurygate. Karena penegakan hukum rusak, citra pemerintah ambruk," ucap Tom.
Dia menyebut, Boediono seperti membawa sial pada pemerintahan SBY. Dan itu karena SBY sendiri yang memilihnya menjadi Wapres.
"Kenapa dilpilih juga ya si Boediono itu, mungkin karena dia (SBY) kebagian juga ya," pungkas Tom sembari tergelak-gelak.
Dari hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI), saat ini kepuasan pada kepemimpinan SBY hanya sebesar 47,2 persen. Survei ini dilakukan pada 1-7 Juni 2011 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang di 33 provinsi. Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung. Margin error hasil survei ini diperkirakan sebesar plus-minus 2,9 persen.
Peneliti senior LSI Sunarto mengatakan, pada Januari 2010 kepuasan terhadap kepemimpinan SBY sangat tinggi, mencapai 63,1 persen. Kepuasan ini terus menurun pada periode berikutnya. Pada September 201, tingkat kepuasan tinggal 60,7 persen, dan Januari 2011 menjadi 56,7 persen.
[ald]
