Pengiriman surat Presiden itu menjadi bagian dari yang diputuskan rapat kabinet terbatas yang juga dihadiri Wakil Presiden Boediono tadi malam.
Tiga hal itu adalah, pertama, bahwa hubungan Indonesia dengan Arab Saudi dalam keadaan baik, minus kasus-kasus tenaga kerja di luar negeri.
Presiden, dalam surat tersebut, mengucapkan terimakasih atas nama pemerintah dan rakyat atas dikabulkannya permintaan untuk pengampunan ratusan TKI tersangkut kasus hukum yang mendapat pembebasan tanpa syarat.
Namun, di poin ketiga surat itu Presiden menyatakan keprihatinan mendalam dan protes keras selaku kepala negara atas eksekusi Ruyati binti Satubi yang menabrak tata krama internasional dengan tidak memberitahu pemerintah RI.
"Saya putuskan membentuk Satgas khusus untuk penanganan TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Secara fungsional, sudah bekerja Kemenkumhan dan Kemenlu, tapi saya pandang perlu dibentuk tim khusus," terangnya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/6).
Instruksi kelima, memutuskan untuk membentuk atasae hukum dan HAM, seperti direkomendasikan Menkumham, di kedutaan besar yang miliki TKI cukup banyak apalagi kerap terjadi permasalahan.
"Keputusan lebih lanjut akan saya tentukan dan rumuskan dan tetapkan setelah tim terpadu selesai laksanakan tugas," ujarnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: