Empat menteri yang diminta mundur adalah, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menag Suryadharma Ali (SDA), Menlu Marty Natalegawa, dan Mensos Salim Segaf Al Jufri. Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat juga harus mundur. Kasus hukum pancung TKI Ruyati di Arab Saudi jadi klimaks kekecewaan DPR atas banyak kelemahan kabinet.
Politisi senior, Zainal Bintang, menangkap sinyal darurat dari kejadian di paripurna kemarin.
"Satu per satu pertahanan SBY sudah ambruk," sebut Bintang kepada
Rakyat Merdeka Online, Rabu (22/6).
Dia yakin, koalisi yang dibangun SBY mulai runtuh perlahan. Sekretariat gabungan SBY-Boediono yang isinya parpol-parpol pendukung pemerintah di parlemen tidak lagi menjalankan fungsinya.
"Fungsi dan peran Setgab untuk membendung tekanan politik yang akan bermuara pada akumulasi tekanan politik di DPR. Apabila ada masalah yang berakumulasi jadi tekanan di DPR, tugas Setgab untuk meminimalisir," ujarnya.
Kritik pedas dari DPR sampai meminta pembantu-pembantu Presiden mundur menandakan Setgab Koalisi ambruk.
"Dari dulu saya katakan Setgab itu siluman, Sebuah organisasi tanpa dasar hukum yang jelas. Setgab ambruk," imbuhnya.
Kalau Setgab adalah pertahanan eksternal SBY. Sedangkan untuk pertahanan internal SBY, yaitu Partai Demokrat, pun alami nasib sama. Kasus korupsi Sesmenpora membuka keretakan semakin parah antar faksi di Demokrat.
"Kalau dua-duanya kasus itu menggelinding jadi bola panas politik, tidak tertutup kemungkinan SBY akan minta mundur," terang politisi senior Partai Golkar ini.
Tokoh MKGR ini mengibaratkan, sebagai ksatria yang sedang memimpin pasukan berperang, SBY tidak mempunyai lagi senjata untuk perang.
"Karena perkakas dan senjatanya untuk perang runtuh, kalau dia nekat memimpin pasukan, dia sama saja melakukan bunuh diri pada pasukannya. Tidak usah suruh mundur, dia pasti akan mundur sendirinya," tegasnya.
"Masih ada waktu bagi Yudhoyono bersikap ksatria," imbuh Bintang.
[ald]
