Ketua Umum partai Gerindra, Suhardi pun mengultimatum SBY untuk segera mengambil sikap. SBY tidak boleh membiarkan terus para pembantunya yang tidak bisa mengoptimalkan kinerja pemerintah. Sehingga rakyat tidak lagi disuguhi kinerja kosong.
"Soal copot-mencopot menteri itu sepenuhnya keputusan presiden. Beliau yang menilai kinerja menterinya. Kita berharap ada pemerintahan yang lebih baik lagi. Rakyat tidak lagi disuguhi kinerja buruk," tegas Suhardi kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Selasa, 21/6).
Terkait kasus Ruyati, tadi siang, DPR sendiri sudah melayangkan permintaan agar SBY mencopot empat menterinya, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menlu Marty Natalegawa, Mensos, Salim Segaf Al Juffrie, Menag Suryadharma Ali dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan (BNP2) TKI Jumhur Hidayat.
Partai Gerindra sekali lagi menyarankan agar SBY tak ragu dan takut untuk mengganti lima anak buahnya tersebut. SBY tak boleh berpikir dua kali kalau memang pemecatan terhadap mereka perlu dilakukan.
"Mandat 60 persen yang dimiliki SBY memberikan keleluasaan untuk memilih orang-orang yang ahli," tandas Suhardi.
