Lihatlah Muhammad Nazaruddin, yang membangkang pada perintah SBY untuk kembali ke Jakarta untuk jalani pemeriksaan hukum. Atau pernyataan publik kader-kader Demokrat, yang sering melahirkan polemik dan tidak sesuai anjuran SBY untuk bersikap tenang menyikapi isu-isu yang berkembang.
Terkesan sekali bahwa SBY menjadi tidak fokus mengurus negara, karena sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tenaganya terkuras untuk hal-hal yang mencemarkan nama baik partainya.
Terkait dengan itu, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rachmawati Soekarnputri, menganjurkan SBY memisahkan dirinya dari tugas-tugas kepartaian, agar bisa fokus menyelesaikan masa jabatan yang tinggal efektif dua tahun lagi.
"Kalau secara fatsun politik, memang seharusnya Presiden RI bukan presiden partai. Dia harus jadi negarawan. Seharusnya begitu fatsun politiknya. Tapi prakteknya, semua presiden yang diangkat itu berinduk pada partai politik dan negara jadi negara alat kekusaan," tutur putri Presiden Pertama RI Soekarno ini kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 13/6).
Menurutnya, ada kesalahan visi dari pemimpin bangsa yang lebih sensitif dalam menyikapi isu partai politik daripada persoalan kebangsaan.Usulan agar Presiden SBY mengundurkan diri dari jabatan di Demokrat layak dipertimbangkan Presiden.
"Sangat bijaksana kalau itu dilakukan. Kembalilah pada fatsun politk itu. Lepaskan atribut partai politik dan berdiri di atas semua golongan," terangnya.
Tidak cukup hanya mengundurkan diri dari jabatan di Parpol, menurutnya, perubahan komposisi kabinet pun harus dilakukan bila Presiden ingin mengendalikan penuh kemudi pemerintahan di masa akhir jabatan yang tinggal sesaat lamanya. Kebijakan yang mengakomodasi terlalu banyak kepentingan Parpol dinilainya memperburuk citra kepemimpinan SBY.
[ald]
BERITA TERKAIT: