DPR sudah sepatutnya memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan meminta penjelasan tentang apa yang sebetulnya terjadi berkaitan dengan pesan pendek berisi sejumlah isu yang beredar sejak akhir pekan lalu. Hari Senin lalu (30/5) Presiden SBY menggelar jumpa pers mendadak di Lanud Halim Perdanakusumah untuk menjelaskan bahwa pesan pendek yang dikirim dari Singapura oleh orang yang mengaku sebagai mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, adalah fitnah belaka.
Padahal, sebut aktivis Gerakan Indonesia Bangkit (GIB), Adhie Massardi, sampai saat jumpa pers itu digelar, isi maupun siapa yang mengirimkan pesan pendek itu masih belum jelas.
“Ini berarti, SBY telah menggunakan legalitasnya sebagai presiden untuk membela hal-hal yang tidak jelas. Itulah sebabnya DPR harus memanggil SBY untuk menanyakan aa yang sebetulnya terjadi,†ujar Adhie Massardi kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat siang (3/6).
Kejadian ini, menurut hemat Adhie, perlu diwaspadai karena bukan tidak mungkin dapat menjadi pondasi bagi kelahiran otoritarianisme gaya baru di Indonesia.
“Ini hampir mirip dengan dua pidato Soeharto yang disampaikan tanpa teks di depan Rapat Pimpunan ABRI pada 27 Maret1980, juga pada ulang tahun Kopashanda tanggal16 April 1980. Dua kejadian inilah yang mendorong kelahiran “Pernyataan Keprihatiman†50 warganegara pada 5 Mei 1980," ujar dia lagi.
Dengan demikian, publik kini melihat SBY tengah memainkan kartu yang pernah dimainkan Soeharto di masa lalu.
“Kalau dulu Soeharto mengejawahntahkan dirinya sebagai Pancasila, Negara dan Pembangunan, sekarang SBY menjadikan dirinya sebagai personifikasi demokrasi. Sehingga siapa yang mengeritik dirinya dianggap sebagai kelompok anti-demokrasi,†demikian Adhie. [zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: