Demokrat menganggap seruan mahasiswa itu tidak rasional. Menurut partai penguasa, yang harus dilakukan saat ini bukanlah mengganti pemerintahan dengan yang baru melainkan memperkuat sistem presidensil yang belum mapan dan penyederhanaan partai politik di parlemen.
Kalangan aktivis menyebut tanggapan Demokrat tidak menyambung dengan tunututan mahasiswa yang tertuang dalam "7 Cita-cita Perubahan". Para petinggi Partai Demokrat dituding tidak mampu instropeksi diri dan menyadari bahwa carut-marut situasi bangsa saat ini dikarenakan kepemimpinan SBY-Boediono yang lemah.
"Harusnya petinggi Demokrat introspeksi diri. Pemerintah yang tidak punya visi bangsa ini dibawa ke arah yang lebih baik dan lebih parah lagi. Pemerintah di bawah SBY-Boediono menjadi alat kepentingan paham neoliberal dan neokolonialisme," ujar aktivis Gerakan Indonesia Bersih, Ahmad Kasino, kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 20/4).
Kasino melanjutkan bahwa lemahnya kepemimpinan dapat dilihat dari deretan kasus hukum, pelanggaran HAM, dan skandal politik yang terjadi di masa pemerintahan SBY. Misalnya, skandal
bailout Bank Century yang diduga kuat melibatkan mantan Gubernur BI, Boediono dan mantan Menkeu Sri Mulyani, dugaan kasus rekayasa hukum kasus Antasari Azhar, dan praktik mafia pajak. Belum lagi, konflik-konflik bernuansa SARA seperti penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik, tragedi Ciketing, Temanggung dan kasus teror bom. Terakhir, lambannya pembebasan warga RI yang disandera perompak Somalia.
"Semua persoalan berbangsa bernegara bersumber pada ketidakmampuan pemerintah, dan kalau ini dibiarkan mahasiswa, pemuda, tokoh agama, tokoh intelektual dan rakyat Indonesia khawatir Indonesia menjadi negara gagal dan bahkan peluang bangsa Indonesia pecah-belah seperti Uni Soviet semakin besar," terang tokoh aktivis 1998 ini.
Malah Kasino menyarankan agar Partai Demokrat lebih jernih memilih antara menyelamatkan negara dari kegagalan atau membuang energi mempertahankan pemerintah SBY-Boediono yang jauh dari cita-cita konstitusi, Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus '45.
"Kami justru mengimbau kepada Demokrat lebih jernih memilih menyelamatkan bangsa negara daripada mempertahankan kekuasaan yang jauh dari cita-cita konstitusi, Pancasila dan proklamasi kemerdekaan," tegasnya.
[ald]
