Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Lamen Hendra Saputra, mengatakan, kaum pergerakan mahasiwa dan pemuda menilai ada sistem yang salah dalam konsep pembangunan di Indonesia.
“Perkumpulan kita kemarin ingin memberitahukan kepada rakyat bahwa Indonesia diselimuti gurita hitam, yang berlindung di dalam istana hitam Cikeas," ujar Lamen kepada
Rakyat Merdeka Online, Selasa (19/4).
Menurutnya, dari awal terpilihnya SBY-Boediono sebagai Presiden dan Wapres saja sudah tercium bau kriminal, dengan menggunakan segala cara untuk memenangkan Pemilu termasuk diduga menggunakan kucuran
bailout Century untuk berkampanye.
"SBY-Boediono dengan bangganya melakukan kebohongan publik dengan mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi, tapi ironisnya itu tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelas Lamen.
Menurutnya, solusi bagi mandeknya cita-cita konstitusi dan Proklamasi di tangan rezim SBY-Boediono adalah pembangunan front persatuan anti boneka imperialis melawan kebohongan publik.
Sementara, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ton Abdillah, mengatakan, tujuh poin yang disebut sebagai cita-cita perubahan adalah hasil kajian mendalam mahasiswa dan pemuda selama ini.
"Kita mencari benang merah dan akhirnya ada solusi yang kami namakan tujuh cita-cita perubahan. Kami ingin menyatakan kepada publik bahwa gerakan mahasiswa tidak sekedar aksi reaktif, hanya bertumpu pada isu tertentu. Kita ingin punya gagasan dan kami share kepada publik,†imbuhnya.
Sedangkan, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Stefanus Gusma mengatakan, percepatan regenerasi kepemimpinan nasional sebagai salah satu cita-cita perubahan yang diinginkan mahasiswa.
"Jika memang perubahan yang harus segera dipercepat ini memerlukan pergantian rezim (SBY-Boediono) maka secepatnya harus kita rumuskan metodenya, tidak perlu menunggu 2014," lanjut Ketua Umum PB HMI-MPO, M Chozin..
Pertemuan pemuda dan mahasiswa yang dilakukan di Gedung Joang 45 Jakarta kemarin menggagas "7 Cita-Cita Perubahan", yang isinya: Indonesia bebas dari penjajahan gaya baru; Supremasi hukum tanpa diskriminasi; Tangkap, adili dan sita harta koruptor dimulai dari Istana Negara; Persatuan Indonesia berlandaskan keadilan sosial dan pemerataan; Distribusi tanah untuk rakyat; Dorong pemimpin mandiri, berani, demokratis dan bermental kerakyatan, serta Demokrasi tanpa oligarki.
[ald]
