Repdem mendesak Pimpinan TNI, khususnya TNI AD bertanggungjawab atas tindakan penembakan dan pemukulan terhadap warga di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (16/4) kemarin. Dan mengecam tindakan pasif dari kepolisian yang sama sekali tidak menunjukkan doktrin Melindungi dan Melayani masyarakat.
"Mengedepankan pendekatan militerisme dan mengenyampingkan dialog dengan rakyat dalam menangani konflik tanah menunjukkan bahwa TNI masih melanjutkan tradisi lama militer seperti masa orde baru yang anti-rakyat, anti-petani, dan anti-demokrasi," tegas Ketua Umum Repdem, Masinton Pasaribu, sesaat lalu, Selasa (19/4).
Ia mengingatkan, bagi rakyat, tanah adalah sumber penghidupan yang menafkahi keluarga, karenanya reformasi agraria mutlak dilaksanakan dengan tanpa menggunakan cara-cara militerisme dalam penyelesaian sengketa agraria seperti di Kebumen dan di berbagai daerah lainnya di Indonesia.
"Presiden SBY sebagai panglima tertinggi TNI harus bertindak tegas memerintahkan TNI keluar dari areal lahan yang disengketakan oleh warga di Kebumen agar rakyat bisa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupannya tanpa dihinggapi rasa ketakutan akan diserbu oleh TNI AD, sampai bisa dipastikan penyelesaian kasus sengketa lahan tersebut diselesaikan dengan cara dialog yang mengedepankan musyawarah mufakat," demikian Mashinton.
[ade]
BERITA TERKAIT: