Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari menyatakan, keberadaan UNDP di parlemen merupakan realisasi kontrak pemerintah, salah satu tujuannya untuk memperkuat lembaga DPR. Tapi, katanya, yang membuat kerja sama itu adalah bagian Sekretariat Jenderal DPR, bukan pimpinan.
"Ini yang aneh itu. Sekjen itu bekerja sama dengan UNDP dengan alasan Sekjen bagian dari pemerintah. Waktu dipermasalahkan, seperti itu jawaban mereka," kata Eva kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 15/4).
"Sekjen ini aneh. Kalau ditanya loyal kamu ke siapa, mereka bilang kita kan pegawai DPR. Jadi kita loyal ke DPR. Tapi kalau bikin kerja sama, ngakunya dengan pemerintah," tandasnya.
Eva menekankan, otoritas pembuat kesepakatan dengan lembaga luar negeri adalah pimpinan DPR. Karena lembaga ini adalah lembaga parlemen. Karena itu, Sekjen tidak boleh membuat kesepakatan dengan luar negeri tanpa sepengetahuan DPR.
"Itu jadi harus dicek dengan siapa kerja samanya. Kalau di Parlemen ya, tanda tangan harus dengan DPR. Sekjen itu bikin kerja sama macam-macam kadang DPR itu tidak tahu," tegasnya.
Soal keberadaan UNDP di parlemen, dia mengatakan baru mengetahuinya dua tahun lalu saat dia diundang untuk acara
launching laporan UNDP tentang DPR. Selama ini, akuinya, dia tidak merasakan hasil kerja UNDP.
Kalau tidak merasakan keberadaan UNDP, apakah Anda memang sepakat lembaga ini 'diusir' dari DPR?"Aku lihat programmya dulu, apakah diperlukan oleh DPR atau tidak.
Wong aku tahu tiba-tiba banyak buku yang diterbitkan UNDP hal-hal yang sifatnya keparlemenan. Tapi yang aku tahu, buku itu jadi, lalu
launching, itu tok," jawabnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: