Tidak maksimalnya kerja dewan di bidang legislasi, disebabkan banyak anggota dewan berlatar belakang pengusaha yang memang kurang berminat membahas legislasi. Sedangkan, pintu masuk dari kalangan PNS ataupun TNI tidak dibuka untuk menjadi anggota DPR.
"Apabila mereka ingin mencalonkan diri, harus mundur dari PNS. Bagaimana apabila tidak terpilih? Karena itu sebelumnya Partai Golkar pernah mengusulkan apabila Pegawai Negeri ingin menjadi anggota dewan harus cuti di luar tanggungan negara," paparnya dalam seminar bertema "Penguatan dan Pembangunan Kapasitas Kelembagaan DPR" di hotel Sultan, Jakarta, yang digelar KPK bersama dengan DPR, kemarin (Senin, 4/4).
Dia menambahkan, pintu masuk untuk menjadi anggota dewan harus kuat. Saat ini, hampir semua anggota dewan ingin menjadi panitia anggaran. Karena itu hampir semua orang yang masuk KPK adalah eks alumni Panitia anggaran. "Ini dikarenakan wewenang DPR sangat
powerfull maka efeknya sangat besar solusinya yaitu transparansi di bidang anggaran," tandas mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
[zul]
BERITA TERKAIT: