Dalam kasus pajak Gayus Tambunan, Polri dan Kementerian Hukum dan HAM diinstruksikannya untuk mempercepat dan menuntaskan kasus hukum Gayus Tambunan.
Presiden juga mendesak peningakatan sinergi di antara penegak hukum dengan libatkan PPTAK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Selain itu agar, KPK lebih dilibatkan dan dapat didorong lakukan langkah pemeriksaan yang belum ditangani Polri.
"Kita akan lakukan audit kinerja dan keuangan pada lembaga penegak hukum yang punya kaitan dengan kasus Gayus ditandai dengan penyimpangan dan pelanggaran di sejumlah struktur di lembaga itu dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan di Ditjen Pajak," kata Presiden di kantornya, Senin (17/1).
"Saya berharap hal yang sama juga dilakukan terhadap lembaga penegak hukum yang tidak di bawah kendali presiden," tegas SBY.
[ald]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
