Selain mendesak KPK, Indonesia Police Watch juga memandesak Komisi III DPR memanggil Jenderal BHD untuk mengungkapkan siapa-siapa saja pihak yang dimaksud oleh Jenderal BHD tersebut.
Pasalnya, dalam pernyataanya yang disetir oleh Benny, disebutkan bahwa kasus Gayus Tambunan melibatkan tokoh besar. Meski Benny telah meralat ucapannya itu.
"IPW menilai sikap BHD itu membuat Polri menjadi tidak profesional dalam menyelesaikan kasus Gayus," tegas Neta S Pane hari ini (Minggu, 16/1).
"Terbukti adanya jenderal-jenderal yang membuka rekening Gayus sebesar Rp 28 miliar tidak tersentuh, paspor aspal Gayus dan istrinya belum juga disita, paspor aspal Gayus dan istrinya juga belum disitasebanyak 68 kali tidak kunjung terungkap secara jelas," kata Neta.
[zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
