Karena dengan dipermudahnya proses mengajukan hak menyatakan pendapat, hal itu akan mempermudah bagi DPR untuk mengawasi kebijakan pemerintah.
"Kita menyambut positif keputusan yang diambil oleh MK. Ini berarti dewan bisa dengan lebih mudah, tanpa harus seperti peraturan sebelumnya, jika memang presiden dianggap melakukan sebuah kesalahan, (DPR) bisa melakukan
impeachment dengan syarat cukup dengan (dukungan anggota DPR) 50 persen plus satu," ujar Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Hussein kepada
Rakyat Merdeka Online (Jumat, 14/1).
Pada Rabu, (12/1), lalu MK mengabulkan permohonan penghapusan pasal 184 ayat 4 UU 27/2009 tentang MPR, DPD, DPR, DPRD yang mengatur soal syarat kuorum 3/4 untuk mengajukan usul hak menyatakan pendapat, dan harus disetujui 3/4 anggota dewan yang hadir. Dengan putusan ini, syarat kuorum untuk mengajukan hak menyatakan pendapat semakin minim.
MK menilai Pasal 184 ayat 4 UU 27/2009 bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 menyatakan,
Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurangÂ-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangÂ-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
[zul]
