Indonesia Maritim Institute (IMI) sangat menyayangkan sikap DPR yang benar-benar tidak mengubris usulan dari masyarakat untuk menyelesaikan RUU sesuai dengan Prolegnas.
"Terkait dengan RUU Kelautan, informasi yang diperoleh IMI menyebutkan bahwa draf RUU tersebut belum ada. Harusnya DPR membuat naskah akademis dulu baru menyusun draf RUU. Ini menunjukkan bahwa DPR periode sekarang tidak paham dengan tujuan penyusunan Prolegnas atau kebingungan karena mereka tidak memahami substansi dari Undang-undang yang mereka susun," ujar Direktur Ekesekutif IMI, Y Paonganan, saat berbincang dengan
Rakyat Merdeka Online di Jakarta (Jum'at, 17/12).
Menurut Paonganan, IMI mendesak DPR untuk segera memberi penjelasan kepada masyarakat tentang kegagalan mereka merampungkan prolegnas 2010, khususnya RUU Kelautan yang menurut IMI merupakan Undang-undang yang seharusnya menjadi landasan utama pembangunan nasional negara Indonesia yang secara
de facto adalah sebuah
Archipelagic State.
Ia mengatakan, negara kepualaun seharusnya memiliki
Ocean Policy yang menjadi dasar atau pondasi untuk menyusun kebijakan pembangunan nasionalnya. Kalau Indonesia tidak segera sadar akan kondisi gografisnya yang 75 persennya adalah laut dengan ribuan pulau maka, jangan pernah bermimpi untuk menjadi sebuah negara yang kuat dan besar.
"IMI tidak akan berhenti memonitor perilaku pemimpin bangsa yang hanya melihat Indonesia selebar daun kelor. Sebagai Negara kepuluan, seharusnya pemimpin Indonesia harus memiliki visi besar yaitu bervisi maritim," tegas Paonganan yang meraih gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor itu.
[wah]
BERITA TERKAIT: