"Pemerintah harus menegaskan, Indonesia bukan subordinat Amerika Serikat," tegas Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Jumat (10/12).
Diingatkan, Indonesia merupakan negara anti imperialisme global, sehingga jangan sampai terkesan mendukung gerakan imperialisme Amerika. Tersebarnya sejumlah dokumen WikiLeaks memang dapat dipandang adanya wujud imperialisme Amerika di tingkat global, dengan berperan sebagai pengatur dunia secara menggurita. Namun demikian, peranan tersebut kini dibongkar melalui situs WikiLeaks.
Pada sisi lain, mantan aktivis ITB itu justru mendukung upaya WikiLeaks mengungkap dokumen rahasia, yang dilakukan para diplomat Amerika Serikat di penjuru dunia, termasuk di Indonesia, guna membangun transparansi diplomatik di tataran global.
Jika ada dokumen yang dianggap negatif menyangkut perilaku para diplomat Indonesia, jelas Syahganda, menjadi tugas pemerintah untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat. "Tidak perlu ditutup-tutupi, tetapi justru dijelaskan apa yang sesungguhnya terjadi supaya tidak menjadi gosip yang berkepanjangan," ujarnya.
Selain mengungkap sejumlah isu sensitif di tingkat dunia, di antaranya keinginan Raja Fahd (Arab Saudi) agar Amerika Serikat dan sekutunya memerangi Iran agar tidak mengembangkan nuklirnya, WikiLeaks juga melansir sejumlah dokumen lain yang melibatkan pejabat Indonesia.
Setidaknya ada tiga dokumen rahasia tentang Indonesia yang dibocorkan WikiLeaks, terkait campur tangan Presiden Bill Clinton yang menekan Indonesia untuk menerima kehadiran pasukan perdamaian di Timor Timur usai jajak pendapat 1999, serta kekhawatiran akan rumitnya hubungan Indonesia-Amerika Serikat jika Wiranto jadi Presiden pada Pemilu 2004. Di samping itu, juga dirilis adanya Pasukan Baret Hijau AS melatih 60 anggota pasukan khusus TNI yang sebagian meski Kongres Amerika Serikat telah menghentikan program Pelatihan dan Pendidikan Militer Internasional (IMET) antara Indonesia-AS.
Syahganda menekankan, dengan belajar dari kasus WikiLeaks, pemerintah harus menegaskan posisi Indonesia dalam hubungan diplomatik internasional. Apalagi sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif, lanjutnya, Indonesia tidak boleh menjadi bagian kekuatan imperialisme Internasional.
"Karenanya, kalau ada bocoran yang mengesankan Indonesia seolah-olah mendukung imperialisme global, maka pemerintah harus memberikan klarifikasi atas masalah tersebut," pintanya.
Selanjutnya Syahganda mendesak pemerintah juga mengambil tindakan, jika dokumen yang dibocorkan WikiLeaks menunjukkan indikasi seolah-olah Indonesia subordinat dari kepentingan Amerika Serikat. "Kita negara berdaulat, jangan sampai muncul kesan bahwa Indonesia bagian dari negara adikuasa itu," tambah Syahganda.
Saat disebutkan selain WikiLekas kini ada Indoleaks.org, yang secara khusus mengungkap bocoran-bocoran para pejabat Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk perjanjian kerjasama Indonesia dan Microsoft, Syahganda mengaku tidak terkejut.
Menurutnya, cepat atau lambat kebobrokan para pejabat Indonesia yang memanfaatkan hubungan diplomatik akan terbongkar pula dengan perjalanan waktu. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu melakukan upaya defensif atas isi bocoran dokumen rahasia itu. Sebaliknya, perlu melakukan klarifikasi atas apa yang sesungguhnya terjadi, dan mengambil tindakan yang diperlukan atas adanya penyimpangan.
SMC sendiri akan melakukan kajian atas fenomena WikiLeaks ini melalui seminar yang akan diselenggarakan di Hotel Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (23/12) mendatang. Dalam seminar yang diselenggarakan bekerjasama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dan BEM Institut Teknologi Bandung, itu akan tampil pembicara Hemly Fauzy (anggota Komisi I DPR), Ali Mochtar Ngabalin (Partai Golkar), Ketua BEM UI, serta Ketua BEM ITB.
(guh)
BERITA TERKAIT: