"Lihat dulu dong perjanjiannya seperti apa. Kalau Presiden mengatakan bahwa itu tidak demokratis, lah yang demokratis itu seperti apa. Sedangkan pelaksanaannya kan tetap pemerintahan daerah tergantung pada kebijakan pemerintah pusat," ujarnya saat dihubungi
Rakyat Merdeka Online kemarin.
Di samping itu, dia juga mengatakan, bahwa Kesultanan Jogja bukan satu kerajaan. Pemerintah Jogja tetap bertanggung jawab kepada Presiden.
"Karena itu daerah istimewa, dipimpin oleh Sultan dan Paku Alam, sehingga disitu tetap (dalam) pelaksanaannya apa yang dilakukan gubernur DIY, bertanggung jawab kepada Presiden," ungkap anggota Dewan Perwakilan Daerah ini.
Ratu Hemas pun meminta pemerintah untuk tidak melihat figur Sultan dan Paku Alam. Tapi bagaimana pemerintah memperhatikan apa keistimewaan Jogjakarta.
Pada tulisan
Rakyat Merdeka cetak edisi Sabtu, Sri Sultan Hamengkubowono X disebut mutung setelah mendengar pernyataan Presiden SBY soal Kesultanan Jogjakarta. Hemas tak sepakat suaminya itu disebut mutung. "Sultan bukannya mutung, tapi bagaimana seharusnya pemerintah menyelesaikan persoalan RUU Keistimewaan (Jogjakarta)," katanya lagi.
[zul]
