"Sistem monarki itu dimana. Selama ini pemerintah daerah kan melaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi monarkinya dimana? Anggapan monarkinya dimana?" kata Ratu Hemas mempertanyakan.
Istri Sri Sultan Hamengku Buwono X ini menyampaikan hal itu saat dihubungi
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 28/11) menanggapi pernyataan Presiden SBY pada Jumat lalu soal RUU Keistimewaan Jogjakarta.
Ratu Hemas juga mempertanyakan konsep demokrasi yang diungkap Presiden. Ungkapnya, demokrasi itu adalah melaksanakan keinginan rakyat. Rakyat Jogja meninginkan penetapan Sultan sebagai Gubernur.
"Seluruh lapisan masyarakat Jogja termasuk DPRD-nya, DPD-nya. Aspirasi DPD bukan hanya dari masyarakat Jogja kan, bahkan seluruh DPD menginginkan ada penetapan. Nah ini mau apalagi. Demokratis seperti apa lagi," katanya lagi mempertanyakan.
Kalau mau gubernur Jogja dipilih secara langsung, dia kembali mempertanyakan, dimana letak keistimewaan Jogja. Kalau memang seperti itu, dia menengarai Presiden SBY mau menghilangkan sejarah dengan melupakan proses ijab-kabul penggabungan Keraton Jogja dengan pemerintah Indonesia.
"Berartikan pemerintah akan menghilangkan ijab kabul, itu saja. Itu kan perjanjian antara Jogja dengan pemerintahan Indonesia. Lihat dulu dong perjanjiannya," tegasnya.
[zul]
