"Saya dari Demokrat belum bisa tentukan murah atau mahal," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah di Gedung DPR, Kamis (4/11).
Namun yang pertanyaan bagi Demokrat, mengapa sebelum penetapan harga tidak dilakukan uji pasar.
"Sehingga para ekonom bisa berpendapat soal harga yang pantas," katanya.
Jafar memastikan yang terjadi pada penjualan saham PT KS bukanlah privatisasi melainkan sebatas restrukturisasi.
"Kalau privatisasi adalah melepas saham ke publik seratus persen. Kalau Krakatau Steel kan hanya dua puluh persen. Dari dua puluh persen itu enam puluh lima persen dimiliki lokal, sisanya dipegang asing," terang pimpinan HKTI ini.
Saat ini, imbuh Jafar, yang harus dipersiapkan DPR adalah menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Kementerian BUMN bagian restrukturisasi dan privatisasi agar kronologis IPO Krakatau Steel transparan bagi publik.
"Agar transparan siapa pembelinya dan juga menanyakan apakah penjualan bisa ditarik lagi karena alasan politis," tandas Jafar.
[wid]
BERITA TERKAIT: