Hal itu menimbulkan respons dari anggota Komisi VI Sukur Nababan. Sukur mengatakan, sebaiknya tidak usah mengaitkan kesalahan penjualan Indosat di masa lampau dengan figur mantan presiden Megawati. Menurutnya lebih baik kita fokus pada permasalahan KS
"Kita sepakat harga KS sangat murah dan tidak wajar tapi kami dari PDIP tidak pernah menyebutkan nama SBY," katanya di Gedung DPR, Kamis (4/11).
Menurut Sukur yang harus bertanggung jawab dalam kasus obral BUMN ada pada tingkat menteri.
"Ada kesalahan dalam KS dimana harganya murah, tapi tidak satu kata pun kami mengatakan itu salah SBY. Memang titik pertanggungjawaban moral ada pada presiden tapi secara teknis kesalahan ada pada menteri terkait," lanjutnya.
Pernyataan Sukur itu seolah ingin menyelamatkan citra bosnya di PDI Perjuangan dari memori buruk masyarakat akan penjualan PT Indosat ke PT Temasek pada saat Mega menjadi presiden. Kasus KS memang kurang lebih mirip dengan dosa rezim Mega.
[arp]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: