"Kami menduga banyak pihak termasuk pejabat kementrian BUMN yang terlibat," ujar anggota Badan Anggaran DPR Bambang Soesatyo di Jakarta (Kamis, 4/11).
Penetapan harga IPO PT KS sebesar Rp 850 terindikasi syarat rekayasa dan konspiratif. Tujuannya memenuhi kepentingan dana pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Kata Bamsoet, ada indikasi bahwa sekumpulan investor berbadan hukum asing akan memborong saham PT KS di pasar perdana.
"Mereka mendapatkan akses borongan itu karena menjanjikan komitmen
fee kepada oknum pejabat pemerintah. Komitmen
fee itu diduga akan didonasikan kepada kekuatan-kekuatan politik di negeri ini. Saya tidak akan mengidentifikasi oknum-oknum itu karena data kami belum akurat," tutur politisi Partai Golkar ini.
Sejak awal, Bamsoet sudah mendapat informasi bahwa IPO saham KS akan diplot pada harga Rp 500 per lembar. Makanya, dia mempertanyakan bagaimana ceritanya harganya menjadi Rp 850 per saham.
"Itu yang masih kami telusuri. Dengan harga saham PT KS yang telah ditawarkan RP 850 sebanyak 3,15 milyar lembar, maka potensi penerimaan negara yang hilang lebih dari Rp 1 triliun. Sebab harga KS wajarnya harus di atas Rp 1.100," jelasnya.
Di pasar gelap, ada investor yang berani bayar Rp 1500. Kalau beli RP 1000 saja per lembar, maka investor sudah untung Rp 750 miliar yang mestinya milik negara. Karena itu dia mendesak PPATK harus meneliti uang yang masuk ke tiga sekuritas penjamin emisi PT KS Yaitu, Bahana, Danarekasa dan Mandiri Sekuritas
"Siapa saja yang dapat saham PT KS? Benarkah ada petinggi parpor terlibat dalam dalam pencalonan saham tersebut? benarkan ada aliran dana besar dari Telkom ke penjamin emisi? Telkom The riel investor atau hanya menalangi sementara orang-orang tertentu tadi," katanya mempertanyakan.
Selain itu, Bambang juga meminta BPK untuk turun tangan mengusut terjadinya penetapan harga Rp 850 per saham lembar itu.
"Kami kuatir negara menerima kerugaian besar dari cara pemerintah memprivatisasi BUMN. Harap diingat bahwa setelah KS akan menyusul privatisasi atau penjualan saham beberapa perusahaan milik BUMN lain. Kami berharap Kemenetrian BUMN dan Bapepam-LK transparan dalam memproses privatisasi BUMN. Selain itu juga berusaha menghindari kerugian negara," demikian Bamsoet.
[zul]
BERITA TERKAIT: