Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding menilai sikap petinggi kejaksaan ini membingungkan masyarakat. Makanya, menurutnya, bila keputusan-keputusan strategis yang akan dikeluarkan Kejaksaan harus lewat Kepala Pusat Penerangan Hukum dan Umum Kejaksaan Agung.
Hal itu dikatakan Sudding saat dihubungi
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 27/10). Selain itu politisi Hanura ini memandang, silang pendapat itu juga menunjukkan sedang terjadi manuver di antara petinggi Kejaksaan. Mereka ingin mendapat perhatian dari Presiden SBY untuk dipilih sebagai Jaksa Agung.
"Saya sih melihatnya mereka saling mencari perhatian. Presiden sudah memberikan arahan agar kasus ini diselesaikan di luar Pengadilan. Yaitu, SKPP atau deponering. SKPP sudah ditolak, apalagi selain deponering," ujar Sudding.
Dengan cara itu, dia menyayangkan sikap petinggi Kejaksaan tersebut. Karena dengan kasus itu, kejaksaan sangat jelas kelihatan mudah dipengaruhi oleh kekuasaan. Dan ini tidak baik bagi Kejaksaan untuk menuntaskan berbagai kasus yang ada saat ini.
[zul]
BERITA TERKAIT: