"Ini kan pelanggaran berat. Itu berati dia pasukan liar, kenapa ada di situ. Meskipun dia pasukan, dia bisa dianggap menyusup dan itu harus dikenakan sanksi berat agar kasus serupa tidak boleh terulang lagi. Sungguh tragis kalau ada polisi masuk tanpa koordinasi dan menjalankan fungsi berdasarkan inisitaif pribadi, itu bisa menyabotase polisi," ujar Presidium Indonesian Police Watch Neta S Pane kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 22/10).
Karena itu, menurutnya, oknum polisi itu harus diperiksa untuk memastikan apakah pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Sutarman betul atau tidak. Kompolnas harus membentuk tim dan Komnas HAM juga mestinya membentuk tim investigasi.
"Bila memang betul bukan yang ditugaskan, itu masuk pelanggaran HAM. Tapi kalau tidak betul, boleh jadi Kapolda telah melakukan kebohongan publik. Makanya, jangan hanya berdasarkan keterangan sepihak saja. Karena bisa saja polisi itu dikorbankan. Karena sebelumnya, Kapolres Jakarta Pusat, mengatakan, 'kami akan bedil kalau anarkis'. Bisa saja itu sebagai pemicu dan pasukan di lapangan menjalankannya secara salah," jelasnya.
Tapi mungkin tidak ada oknum polisi yang bertugas mengamankan tanpa ada instruksi?"Bisa saja. Karena dia mau menunjukkan kepedulian atau mau ambil hati atasan. Sehingga dia mau insiatif. Lagi pula kan dilarang menggunakan peluru tajam. Maksimal peluru karet," jawabnya.
Sebelumnya, kemarin, Kapolda Metro Jaya Irjen Sutarman mengakui ada anggota Kepolisian yang bertindak indisipliner.
"Seharusnya anggota yang membantu diberi pengarahan. Namun, karena situasi mendesak, ada anggota polsek yang datang perorangan, di luar pasukan yang ditentukan," kata Irjen Sutarman.
[zul]
BERITA TERKAIT: