Ingin Cepat Tuntaskan RUU, Kok DPR Pilih Jalan-jalan?

"Kegiatan studi banding memakan waktu yang tidak sedikit. Padahal DPR sendiri selalu mengeluh keterbatasan waktu dalam membahas RUU," ujar Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri dalam keterangan pers yang diterima Rakyat Merdeka Online (Senin, 13/9). 

"Lebih spesifik lagi, RUU Kepramukaan, statusnya, sebenarnya menuntaskan pembahasan DIM (daftar inventarisasi masalah). (Oleh larena itu), sebenarnya tidak perlu atau relevan lagi melakukan studi banding. Ini kesalahan fatal soal manajemen waktu yang dilakukan  DPR khususnya anggota Panja," imbuhnya.

Secara tidak langsung, masih kata Ronald, penjadwalan studi banding tersebut telah mengabaikan  spirit dan komitmen sebagaimana digariskan pimpinan  DPR, terkait dengan optimalisasi waktu anggota DPR untuk fungsi legislasi.

"Di  satu sisi juga, pola penganggaran DPR sendiri memberikan peluang adanya  pengalokasian anggaran studi banding untuk setiap RUU, tanpa ditentukan lebih dulu urgensi, relevansi, dan tujuan negara sebagai objek studi banding," demikian Ronald. [zul]