Salah Besar, Surat Presiden Lawan Menteri Malaysia

"Saya setuju dengan pilihan presiden itu, karena masa sekarang ini tidak mungkin jika harus perang," ujar politisi Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada Rakyat Merdeka Online di sela Rapat Kerja dengan Menkopolhukam, Kemenlu, Kemenkum HAM, Kemendagri dan Kemenhan di ruang komisi I, gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selasa Malam (31/8).

Mamun begitu, menurut politisi partai Gerindra itu gerak politik yang dilakukan pemerintah harusnya sesuai dengan kronologis keputusan yang berkembang di Malaysia. Karena kalau tidak akan terjadi sikap yang salah yang secara diplomatis justru akan merendahkan martabat bangsa.

"Sehari sebelum surat itu dikirimkan, pejabat Malaysia setingkat menteri memberikan pernyataan akan keras kepada kita. Masa kita membalasnya dengan surat Presiden. Ini menyakitkan dan sangat merugikan," kata Muzani, sapaan akrabnya setengah kecewa.

Anggota Komisi I ini menambahkan diplomasi akan fair Kalau surat inisiatif itu datang dari Malaysia bukan dari kita,  Karena mereka yang sudah melecehkan kita.

"Kapan sih pemerintah mau menjaga marwah kedaulatan bangsa. Kalau mau, mulailah dengan memberi pernyataan yang sepadan," pinta Muzani [arp]