Pada 19 Juni gencatan Israel-Hizbullah diumumkan, tetapi pasukan Israel tetap menyerang dan menahan posisi di Lebanon selatan--kawasan yang menurut klausul MoU semestinya sudah bebas dari operasi militer. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir bahkan menegaskan sikap berbeda, dengan menyatakan bahwa “Kesepakatan Trump tidak mengikat kami.” Sebagai respons, pada 20 Juni Iran menyatakan menutup kembali Selat Hormuz dengan alasan pelanggaran Israel di Lebanon--sebuah klaim yang dibantah militer AS, yang menegaskan Iran tidak mengendalikan selat tersebut.
Terlepas dari sengketa faktual soal siapa yang benar-benar menguasai Hormuz, langkah Teheran mengungkap satu hal yang menjadi inti tulisan ini: bagi Iran, keamanan Lebanon adalah urusan strategis, prasyarat yang layak dipertaruhkan dengan tuas paling mahal yang dimilikinya. Klausul pertama MoU-- berdasarkan teks yang beredar, karena naskah resmi belum dipublikasikan--menyatakan penghentian operasi militer di semua front, termasuk Lebanon, berlaku segera dan permanen. Dengan tetap menyerang dan menahan posisi di selatan Lebanon, Israel bukan sekadar mengulur kepatuhan, melainkan mengabaikan ketentuan secara langsung. Melepaskan Lebanon dari poin kesepakatan sama artinya dengan meruntuhkan tulang punggung doktrin pertahanan Iran tanpa kompensasi apapun.
Lebanon merupakan instrumen doktrinal bagi Iran. Argumen ini bertumpu pada ketimpangan kapabilitas militer konvensional antara Iran dan lawan-lawannya. Iran tidak dapat menandingi superioritas teknologi militer Israel maupun jangkauan global AS secara langsung. Karena itu Teheran membangun strategi pertahanan asimetris dengan memproyeksikan kekuatan lewat jaringan proksi regional yang dikenal sebagai Axis of Resistance, dengan Hizbullah sebagai elemen paling matang dan paling teruji di dalamnya.
Bukti konkretnya tampak ketika Hizbullah merespons serangan AS dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Kelompok itu segera meluncurkan rudal dan drone ke arah Israel sebagai balasan. Pola ini menunjukkan Hizbullah bereaksi terhadap kepentingan Iran di tingkat negara, bukan semata kepentingan domestik Lebanon--ciri khas hubungan Iran sebagai negara sponsor dengan Hizbullah sebagai kekuatan proksi.
Fungsi Hizbullah bagi Iran beroperasi pada tiga lapis sekaligus. Secara taktis, posisi Lebanon selatan yang berbatasan langsung dengan Israel utara menjadikan Hizbullah lini depan pertahanan, memperpanjang jangkauan ancaman Iran tanpa harus menempatkan pasukan di wilayah tersebut. Secara doktrinal, kapasitas tempur Hizbullah--termasuk persenjataan dan pelatihan yang dipasok langsung oleh Iran--menjadi bukti kemampuan penangkalan (deterrence) Iran yang nyata dan kredibel.
Secara diplomatik, keberadaan Hizbullah memberi Iran posisi tawar untuk memengaruhi kalkulasi keamanan Israel tanpa harus terlibat konfrontasi langsung--keuntungan strategis yang menjelaskan mengapa Iran bersedia menanggung risiko besar demi mempertahankan Lebanon dalam klausul.
Dari kombinasi ketiga fungsi itu dapat dipahami bahwa melemahkan Hizbullah secara militer di Lebanon sama dengan melemahkan kemampuan pertahanan Iran itu sendiri, tanpa Iran perlu diserang secara langsung. Inilah yang menjelaskan mengapa setiap serangan Israel ke Lebanon langsung dibaca Teheran sebagai pelanggaran terhadap MoU. Semakin besar kesenjangan kapabilitas militer konvensional antara Iran dan AS-Israel, semakin besar pula ketergantungan Iran pada Lebanon dan Hizbullah sebagai instrumen penyeimbang kekuatan.
Membaca situasi ini semata dari logika Teheran akan menyisakan separuh gambar. Dari sudut Israel, justru sentralitas Lebanon bagi doktrin Iran itulah yang menjadikannya sasaran sah. Bila Hizbullah adalah pilar pertahanan asimetris Iran, melumpuhkannya saat Iran sedang lemah--pasca-kematian Ali Khamenei dan di tengah transisi kepemimpinan yang belum tuntas--adalah peluang strategis yang tak ingin dilewatkan Tel Aviv, terlepas dari klausul MoU yang tak mengikatnya sebagai pihak.
Israel membaca setiap jeda sebagai kesempatan Hizbullah memulihkan diri, dan setiap pemulihan sebagai ancaman masa depan; logika inilah yang menjelaskan mengapa Ben-Gvir dapat menolak MoU nyaris tanpa biaya. Ketegangan intinya pun menjadi jelas: bagi Iran, Lebanon adalah garis yang tak bisa dikorbankan; bagi Israel, justru karena itulah Lebanon adalah garis yang paling menguntungkan untuk ditekan.
Di persimpangan dua rasionalitas yang berlawanan inilah MoU 17 Juni menghadapi ujian sesungguhnya. Dinamika ini kian dipertegas dengan melihat perkembangan sembilan hari berikutnya dimana pada tanggal 26 Juni 2026, Amerika Serikat, Israel dan Lebanon menandatangani sebuah framework agreement di Departemen Luar Negeri AS, Washington DC--bukan perjanjian damai final, melainkan peta jalan bertahap menuju ke arah sana.
Duta Besar Israel untuk AS Yechiel Leiter dan Duta Besar Lebanon untuk AS Nada Hamadeh menandatangani dokumen itu bersama seorang counselor Departemen Luar Negeri AS, disaksikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio--kesepakatan pertama antara kedua negara sejak Perjanjian 17 Mei 1983 yang gagal, sehingga membawa bobot historis yang tidak kecil. Namun satu detail struktural dari perjanjian ini justru memperkuat argumen di atas: Hizbullah bukan pihak dalam perjanjian tersebut.
Ketidakhadirannya bukan sekadar catatan prosedural, melainkan indikasi bahwa jalur negosiasi resmi antara Beirut, Washington, dan Tel Aviv kini berjalan di atas kepala kelompok yang justru menjadi instrumen sentral doktrin pertahanan Iran.
Bila kerangka ini pada akhirnya membuka jalan bagi pelucutan senjata Hizbullah oleh angkatan bersenjata Lebanon sendiri--sebagaimana ditegaskan berulang kali dalam narasi resmi AS--maka ancaman terhadap pilar pertahanan asimetris Iran tidak lagi datang murni dari serangan militer Israel di lapangan, melainkan juga dari proses diplomatik yang berjalan tanpa keterlibatan Teheran maupun Hizbullah sama sekali. Bentuk tekanan semacam ini justru lebih sulit dilawan Iran dengan tuas-tuas konvensionalnya, karena tidak dapat dibalas dengan ancaman menutup Selat Hormuz atau dengan retorika soal pelanggaran MoU--sebab secara formal, Iran tidak pernah menjadi pihak dalam kesepakatan Lebanon-Israel tersebut.
MoU 17 Juni, yang pada dasarnya dirancang untuk menurunkan eskalasi dari level regional kembali ke jalur diplomatik, adalah sebuah titik infleksi yang menutup ruang bagi kekuatan besar lain untuk mendorong konflik ke level lebih tinggi. Namun agresi berkelanjutan Israel di Lebanon berisiko membalikkan capaian itu. Tiap serangan terhadap posisi Hizbullah berpotensi memicu kembali siklus eskalasi yang sempat berhasil diredam. Konsekuensinya terletak bukan hanya pada kegagalan satu dokumen kesepakatan, melainkan pada kemungkinan terseretnya kembali konfrontasi langsung antara Iran, AS dan Israel.
Atas dasar itu, posisi Iran menjadi konsisten secara logis: Teheran akan terus menjadikan keamanan Lebanon sebagai prasyarat keberlangsungan MoU, bukan poin yang dapat dikorbankan demi mempertahankan kesepakatan dengan Washington. Namun konsistensi logis niat tidak menjamin kapabilitas eksekusi. Tuas Hormuz yang diandalkan Teheran sendiri sedang diuji--pada akhir Juni, US Navy mengumumkan pelebaran jalur melalui selat itu, sebuah tantangan langsung terhadap klaim kendali Iran.
Dengan kata lain, Lebanon mungkin memang prasyarat yang rasional untuk dipertahankan Iran, tetapi seberapa lama Iran mampu menegakkan prasyarat itu dan dengan tuas yang makin tergerus--adalah pertanyaan yang jawabannya belum tuntas. Bagi Iran, mempertahankan Lebanon bukan soal sentimen terhadap sekutu, melainkan langkah rasional menjaga salah satu instrumen yang selama ini paling efektif menyeimbangkan asimetri kekuatannya menghadapi ancaman eksistensial dari AS dan terutama Israel.
Yugolastarob Komeini
Peneliti Senior Populi Center
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
BERITA TERKAIT: