Apabila dahulu di masa pemerintahan kolonial orang berpikir panjang terlebih dahulu sebelum memasuki gelanggang politik, di alam merdeka sekarang kini langkah itu mudah sekali. Dan alam demokrasi kita memberi keluasan pula kepada pendapat, bahwa politik dapat dikerjaan oleh segala orang yang berkepentingan dengan tiada pengetahuan yang cukup.
Berpolitik tidak lagi diartikan melaksanakan tanggung jawab tentang kebaikan masyarakat, tetapi dipandang sebagai jalan untuk mencari keuntungan dan membagi-bagikan rezeki dan jabatan kepada golongan dan kawan-kawan sendiri.
Tabiat ini menimbulkan di dalam masyarakat efek yang kumulatif. Tidak saja partai yang berpengaruh dibanjiri oleh orang-orang yang tidak pada tempatnya di situ, tidak saja jabatan-jabatan negara diisi dengan orang-orang yang tidak memenuhi syaratnya, tetapi jiwa partai itu sendiri rusak karena perbedaan antara cita-citanya dan praktik yang dijalankannya.
Pembangunan ekonomi nasional tidak dilakukan menurut dasar-dasar yang tertanam di dalam Undang-Undang Dasar, melainkan menurut kepentingan orang-orang partikelir.
Dalam teori negara kita masih berpegang kepada cita-cita kolektivisme, di dalam praktik di bawah pengaruh orang-orang partai yang berkepentingan ditempuh jalan ke kapitalisme kembali.
Ekonomi nasional dipandang identik dengan memindahkan perusahaan asing ke tanah orang-orang Indonesia partikelir, dengan tiada mengindahkan persediaan kecakapan dan modal yang betul-betul diperlukan untuk membangun ekonomi nasional yang sebenar-benarnya.
Karena semuanya dipandang mudah dan semangat avonturir mengalahkan rasa tanggung jawab, timbullah anarki dalam politik dan ekonomi serta penghidupan sosial.
Dengan akibatnya yang tidak dapat dielakkan: korupsi dan demoralisasi. Impian selama ini akan mencapai kemakmuran sesudah merdeka mulai hilang berganti dengan perasaan yang pahit dan sedih. Dimana-mana orang merasa tak puas.
Beberapa daerah yang merasa diabaikan selama ini, mengambil tindakan sendiri, yang merupakan tantangan kepada Pemerintah Pusat.
Tantangan kepada pemimpin-pemimpin di pusat yang dituduh, bahwa politik dan perbuatan mereka selama ini telah menyimpang dari jiwa Proklamasi 17 Agustus tahun 1945.
Demikianlah!
Perkembangan politik dan ekonomi dan hidup sosial yang tidak sehat di alam Indonesia yang merdeka dan demokratis berakhir dengan suatu krisis kepercayaan terhadap pimpinan negara, yang tidak begitu mudah mengatasinya.
Apakah ini berarti, bahwa demokrasi harus dilenyapkan dan diganti dengan pemerintahan diktator? Demikian Bung Hatta menutup orasinya.
Politik sebagai "bayangan yang dirajut di tengah masyarakat oleh kelompok yang sangat berkuasa dan berpengaruh".
Bahwa "Pudarnya bayangan tidak akan mengubah substansi". Bayangan awan gelap, lebih setengah abad, yang menyelimuti masyarakat dan sistem politik dimulai dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi terus berlanjut, demokrasi lahir sebagai cabang bayi.
Adanya kekuatan khusus sebagai "shadow politik dan ekonomi" tak berganti dan berubah untuk membuat adanya organisasi modern. Satu-satunya cara menciptakan pemerintah yang stabil sekaligus demokratis adalah melalui organisasi politik.
Seharusnya organisasi politik menjadi pondasi kestabilan politik dan kebebasan politik. Hal ini hanya dapat berlangsung dalam sistem politik modern. Masa depan pembentukan organisasi politik modern harus bertumbuh dari bawah, bukan hasil rekayasa dari atas.
Idealnya sistem kepartaian dengan dua inklusif besar, yang politikolog William Liddle namakan Partai Rakyat Merdeka (PRM) dan Partai Rakyat Progresif (PRP).
Beliau menginginkan menurut tradisi budaya politik Indonesia yang dianggap mewakili rakyat. Di lain pihak membuat garis pemisah antar aliran pro pasar bebas.
Diskusi "Trace Baru" pernah terjadi pada awal Orde Baru di Seskoad Bandung merujuk pada serangkaian pertemuan dan diskusi yang dilakukan oleh para perwira militer, khususnya di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Bandung, pada awal masa Orde Baru.
Diskusi ini menjadi krusial dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi dan politik yang kemudian diterapkan pada masa pemerintahan Soeharto.
Muncul kebutuhan mendesak untuk mencari solusi dan merumuskan kebijakan baru untuk mengatasi krisis. Diskusi-diskusi ini melibatkan para ekonom, ahli politik, dan pemikir lainnya, yang kemudian melahirkan berbagai gagasan untuk pemulihan ekonomi dan stabilitas politik.
Pemikiran-pemikiran dari Seskoad Bandung kemudian menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa awal Orde Baru, seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Widjojo Nitisastro, misalnya, dikenal sebagai tokoh yang merancang kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Orde Baru. Diskusi awal di Seskoad Bandung memberikan landasan bagi perubahan sistem politik dan ekonomi Indonesia menuju Orde Baru.
Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari diskusi tersebut, seperti Repelita, berhasil membawa stabilitas ekonomi dan pembangunan fisik. Namun, di sisi lain, Orde Baru juga dikenal dengan sentralisasi kekuasaan, pembatasan demokrasi, dan dominasi militer dalam pemerintahan.
Pada saat ini, apakah rakyat, mahasiswa, kaum Intelek, yang tergolong "Kaum Civil Society" masih memiliki kepercayaan pada profesi dimulai dari partai politik, golongan birokrasi, tentara, polisi, hakim, jaksa. Jawabannya adalah negatif.
Karenanya perubahan dan organisasi modern sebagai "Jejak Baru" adalah tidak semudah membalik tangan. Optimisme Republik semakin tipis menipis.
*Penulis adalah Eksponen Gema 77/78
BERITA TERKAIT: