Pernyataan terbaru datang dari AM Hendropriyono, mantan Kepala BIN, yang menyebut aksi 25 dan 28 Agustus 2025 tidak sepenuhnya murni suara rakyat karena ada campur tangan luar negeri. Padahal, di lapangan jelas terlihat siapa yang hadir: mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, hingga ibu rumah tangga. Mereka datang bukan membawa agenda geopolitik, tetapi keluhan dapur: harga naik, biaya hidup makin berat, dan elite politik dianggap hidup berlebihan.
Namun begitu keluhan rakyat masuk ke meja elit, isu yang sederhana mendadak berubah. Teriakan soal beras, BBM, dan biaya hidup disulap jadi skenario besar tentang intervensi asing. Distorsi semacam ini membuat persoalan inti kabur dan suara rakyat kehilangan legitimasi.
Di sinilah narasi dalang asing menemukan fungsinya. Tanpa label itu, membubarkan mahasiswa dan pekerja yang berdemo akan dianggap publik sebagai tindakan represif. Tetapi begitu aksi dicap “ada campur tangan asing”, tindakan keras aparat bisa dipoles menjadi langkah heroik menjaga kedaulatan negara.
Narasi semacam ini bukan hal baru. Dari era Orde Baru hingga hari ini, “dalang asing” selalu dipanggil setiap kali terjadi gejolak sosial. Ia seperti hantu politik: tidak pernah terlihat, tidak pernah terbukti, tetapi selalu hadir untuk menakut-nakuti.
Bagi tokoh intelijen senior, framing semacam ini sekaligus bagian dari branding. Pesannya sederhana: NKRI selalu dalam ancaman luar. Namun bagi rakyat, cerita itu terasa jauh. Mereka lebih percaya pada warung yang mendadak menaikkan harga gorengan ketimbang dongeng agen rahasia yang katanya menunggangi demo.
Karena itu, persoalan seharusnya ditempatkan pada proporsinya. Rakyat turun ke jalan bukan karena dikendalikan asing, melainkan karena tekanan hidup yang nyata. Narasi dalang asing hanya berfungsi menutup kegagalan negara mengatasi kesenjangan sosial, inflasi, dan kebijakan publik yang tak menjawab kebutuhan.
Sampai hari ini, “tamu tak diundang” bernama pihak asing itu tidak pernah benar-benar muncul. Yang nyata justru keresahan rakyat yang semakin berat. Itu semestinya cukup menjadi alasan bagi negara untuk mendengarkan mereka -tanpa harus menghadirkan hantu langganan setiap kali demonstrasi pecah.
Agung NugrohoDirektur Jakarta Institut
BERITA TERKAIT: