Menurut Rahmat, Raffi yang menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni perlu memberikan klarifikasi yang utuh dan menenangkan masyarakat. Situasi sosial yang diwarnai kekhawatiran terhadap persoalan lingkungan dan ekonomi membuat figur publik perlu lebih berhati-hati dalam bersikap.
"Oleh karena itu, para pejabat maupun figur publik didesak untuk menurunkan ego dan tidak ragu meminta maaf jika melakukan tindakan yang memicu kontroversi," ujar Rahmat saat berbincang dengan
Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Minggu, 1 November 2026.
Rahmat mengatakan, permohonan maaf menjadi langkah awal untuk meredakan polemik, terutama ketika masyarakat tengah menghadapi berbagai kekhawatiran, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga persoalan ekonomi.
"Ya, pada saat seperti ini yang bisa dilakukan adalah minta maaf ya. Karena dalam kondisi perasaan masyarakat yang masih punya kekhawatiran dengan karhutla, kemudian kekhawatiran terkait dengan masalah ekonomi," ucapnya.
Namun, ia menekankan pentingnya pendekatan yang merangkul agar polemik tidak semakin meluas. Menurut Rahmat, perkembangan teknologi digital membuat pernyataan maupun kehadiran figur publik dalam suatu acara dapat dengan cepat tersebar dan menjadi sorotan masyarakat.
"Apalagi sekarang dengan era digital, sangat cepat sekali berita-berita atau kutipan-kutipan pernyataan atau video-video kehadiran pada event tertentu itu sangat cepat menyebar," tuturnya.
Anggota Komisi VI DPR RI itu menyarankan agar permohonan maaf disertai klarifikasi yang mampu menjelaskan persoalan secara utuh sekaligus meredakan ketegangan di tengah masyarakat.
"Ya selain minta maaf, tentu berikan klarifikasi yang bisa menyejukkan masyarakat gitu ya," demikian Rahmat.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rahmat Saleh menilai Raffi Ahmad tidak hanya meminta maaf kepada publik menyusul polemik deklarasi Sumpah Pemuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026. .jpeg)
BERITA TERKAIT: