Pakar hukum tata negara Denny Indrayana berharap PKS mengambil langkah awal untuk menggerakkan fraksi-fraksi lain agar ikut membahas persoalan tersebut. Menurutnya, momentum politik akan semakin kuat apabila ada partai yang berani memulai.
“Jadi mudah-mudahan PKS hari ini bisa menjadi salah satu inisiator,” kata Denny di markas PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, langkah membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejak awal bukan semata-mata didasarkan pada keyakinan akan memenangkan perkara. Ada harapan agar proses itu dapat mendorong langkah politik lebih lanjut, termasuk menggalang dukungan minimal dua fraksi di DPR.
“Kenapa kita memulai ke MK? Apakah kita yakin kita akan menang di MK? Nggak juga sih. Harapan yang menyebabkan kita bergerak jadi butuh dua fraksi. Sekarang belum ada, ya bismillah setelah ini akan PKS memecahkan telur. Selain itu fraksi yang lain bergerak,” ujarnya.
Denny menilai, dinamika politik tidak selalu bisa diukur melalui hitung-hitungan matematis. Perubahan dapat terjadi ketika momentum dan kepentingan bertemu, sehingga sikap satu partai berpotensi mendorong partai lain mengambil langkah serupa.
Saat ini, menurutnya, banyak pihak masih memilih menunggu perkembangan. Sikap tersebut terlihat dari belum adanya langkah tegas dari sejumlah elite, termasuk Presiden Prabowo Subianto, pimpinan koalisi, dan partai-partai politik.
Karena itu, Denny berharap PKS tidak sekadar menampung aspirasi masyarakat sipil, tetapi juga berani mengambil inisiatif politik agar persoalan tersebut mendapat tindak lanjut di parlemen.
Ia menegaskan, langkah yang dibutuhkan bukan tindakan sepihak atau sekadar keberanian tanpa perhitungan, melainkan sikap politik yang didasarkan pada hati nurani dan kepatuhan terhadap konstitusi.
“Kita enggak perlu koboi kok, kita perlu politisi-politisi yang dengan hati nurani melihat bahwa Pilpres 2024 kemarin itu betul-betul potret telanjang kecurangan yang menyebabkan kita mendapatkan musibah bencana nasional,” tegasnya.
Denny juga menyoroti persoalan persyaratan usia dan pendidikan dalam pencalonan Gibran. Ia mempersoalkan perubahan ketentuan usia melalui putusan MK yang dinilai membuka jalan bagi pencalonan Gibran, serta persyaratan pendidikan yang menjadi polemik.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap proses demokrasi agar pemilu ke depan menghasilkan pemimpin yang amanah dan tidak mengulang persoalan serupa.
“Kalau kita tidak melihat ini sebagai satu bencana nasional, ketika moral kebangsaan memang kita sedang ditutup mata batin dan mata hati kita untuk melakukan koreksi total, ke depan kita akan hanya melihat pemilu-pemilu yang seolah-olah juga tidak akan menghadirkan pemimpin yang amanah,” pungkasnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didorong menjadi inisiator di DPR untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat sipil terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat maju pada Pilpres 2024. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: