Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan program tersebut merupakan langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil.
“Program ini merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air, yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil," ungkapnya dalam keterangan tertulis Senin pagi.
Prabowo telah menginstruksikan percepatan pembangunan PLTS 100 GW agar dapat diselesaikan pada 2029. Program tersebut diperkirakan mampu menciptakan efisiensi biaya listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun.
Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GW PLTS sekaligus menghentikan 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GW. Namun, kapasitas terpasang hingga April 2026 baru mencapai sekitar 1,5 GW. Pembangunan PLTS 100 GW akan dilakukan bertahap, yakni Tahap I sebesar 17 GW, Tahap II 18 GW, dan Tahap III 30 GW.
Prasetyo mengatakan program PLTS diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi pembangkit, baterai, dan jaringan, penguatan industri solar PV dalam negeri, serta penciptaan green jobs.
"RUPTL 2025-2034 diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan, lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi menjadi green jobs," kata dia.
Mensenseg menambahan, pemerintah juga akan memastikan pembangunan PLTS 100 GW terus dikawal secara bertahap dan terukur.
BERITA TERKAIT: