DPR Dorong Pemangkasan Anak-Cucu BUMN Tak Strategis

Langkah ini dinilai penting untuk membuat struktur perusahaan negara lebih ramping dan efisien.

Perampingan juga diperlukan agar anggaran BUMN tidak terserap untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, mengingat keuangan BUMN pada dasarnya merupakan bagian dari kekayaan negara.

Sejalan dengan kebijakan streamlining BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Danantara, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut.

Menurutnya, streamlining tidak hanya berlaku untuk PT Pertamina, tetapi harus diterapkan pada seluruh BUMN.

“Di RKAP Danantara di awal tahun kepada kami Komisi VI, itu seluruh BUMN itu harus dilakukan streamlining,” ujar Firnando dalam keterangannya, Kamis, 13 Agustus 2026.

Perampingan tersebut dinilai perlu untuk mencegah pemborosan akibat keberadaan anak hingga cucu perusahaan yang tidak lagi menjalankan fungsi strategis.

“Jadi ini saatnya kita untuk merampingkan BUMN, efisiensi BUMN, dan harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Tidak membuang-buang uang BUMN,” tegasnya.

Proses streamlining juga diminta tidak berjalan lambat. Perampingan struktur dinilai dapat membuat BUMN mengambil keputusan lebih cepat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan.

Untuk Pertamina, perampingan diarahkan pada unit usaha yang berada di luar bisnis inti perusahaan di sektor energi dan sumber daya mineral. Bisnis yang tidak berkaitan langsung dengan fokus tersebut dinilai perlu dipisahkan.

“Yang dimaksud streamlining itu kan yang di luar dari fokusnya Pertamina. Pertamina itu kan energi sumber daya mineral, jadi misalnya rumah sakit itu harus dipisahkan, mungkin pesawatnya juga harus dipisahkan, mungkin bisnis-bisnis lain yang di luar dari energi sumber daya mineral itu harus dipisahkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan rantai anak dan cucu perusahaan BUMN, terutama pada sektor strategis seperti Pertamina dan PLN.

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya mengatakan proses perampingan (streamlining) telah dilakukan terhadap 274 perusahaan hingga akhir Juli 2026.

"Arahan-arahan beliau (Presiden) juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar (seperti) Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga, dan juga tentu saja di BUMN-BUMN lainnya," kata Rosan di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.