Presiden RI Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul mengingatkan kepada para mantan bos di perusahaan BUMN untuk bertanggung jawab atas kerugian negara yang mereka timbulkan. Prabowo meminta mereka untuk siap-siap jika dipanggil Kejaksaan Agung (Kejaksaan).
"Apalagi setelah Danantara dibentuk, yang salah satu peran Danantara khususnya di DAM (Danantara Asset Manajemen) terkait dengan pemberesan dan perbaikan tata kelola BUMN. Pak Presiden pasti dapat laporan tentang bagaimana carut-marutnya pengelolaan BUMN selama ini yang akhirnya melegitimasi asumsinya," ungkap Asep dalam keterangannya, Rabu, 4 Februari 2026.
Asep menegaskan, inefisiensi BUMN termasuk pemborosan, kesembronoan dalam pengelolaan, pada pokoknya akibat kebrobrokan di lingkungan BUMN. Secara faktual Danantara menemukan kehilangan potensi kekayaan negara hingga Rp50 triliun per tahun.
"Itu di luar beban utang-utang usaha yang jumlahnya ratusan triliun yang ditimbulkan akibat ugal-ugalan dalam pengelolaan bisnisnya. Luar biasa kan?" terang Asep.
Legislator NasDem itu juga menyatakan, BUMN yang mestinya dikelola dengan layak dan menjadi sumber pendapatan negara malah dimakan habis dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum pengurusnya dengan cara terus menerus mendirikan 1000an anak cucu hingga cicit perusahaan.
"Perilaku ini yang akhirnya menggeser keberadaan BUMN itu seperti menjadi Badan Usaha Milik Nenek Moyang mereka sendiri," tukas Asep.
Dia menambahkan, kalau para eksekutif di Danantara (DAM) sekarang saja geleng-geleng kepala dan tepuk jidat karena tak habis pikir dengan tingkah polahnya para pengurus BUMN itu, apalagi Presiden kan?
Sehingga sangat wajar kalau Presiden Prabowo amat kesal dan geram saat mendapatkan laporannya lalu 'mengancam' jika Kejagung akan memeriksa oknum-oknumnya.
"Secara pribadi, saya sendiri mendukung sepenuhnya keinginan Presiden jika memerintahkan Kejagung untuk memeriksa para oknum di BUMN itu. Bagus untuk membuat efek jera agar pengurus BUMN sekarang tidak lagi sembrono dan ugal-ugalan dalam mengelola badan usaha negara ini," jelas Asep.
Peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha Badan Usama Milik Negara (BUMN), dinilai Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya sebagai refleksi kegusaran yang tampaknya terus-menerus menjadi beban pikirannya. 
BERITA TERKAIT: