Prabowo Dukung Satgas Kuala, Anggaran Disiapkan hingga Rp60 Triliun

Hal tersebut disampaikan Presiden, menanggapi paparan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait strategi dredging (pengerukan) dari muara hingga ke sungai agar alat berat dapat langsung menjangkau area terdampak.

Sjafrie menjelaskan, Kementerian Pertahanan bersama Wakil Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) telah membentuk Satgas Kuala. 

Satuan tugas ini memiliki dua komposisi utama, yakni satu komposisi yang fokus pada pendalaman kuala dan satu komposisi lainnya untuk optimalisasi pemanfaatan air di kawasan kuala.

"Di dua komposisi kapal ini, akan kita naikkan water treatment system sehingga air yang ada di kuala kita ambil, kita olah, sehingga menjadi air jernih," papar Menhan di Aceh, seperti dikutip pada Jumat, 2 Januari 2025. 

Lebih lanjut, Sjafrie menyampaikan bahwa setelah resmi dibentuk pada hari ini, Satgas Kuala dijadwalkan mulai bekerja dalam kurun dua pekan ke depan. Sasaran awal pelaksanaan tugas akan difokuskan di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Presiden Prabowo menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan normalisasi kuala merupakan pekerjaan rekayasa teknik berskala besar yang memerlukan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pelibatan para ahli.

“Saya kira silakan Menteri Pertahanan dan TNI koordinasi sama gubernur-gubernur ya. Silakan cari, bicara dengan ahli-ahli engineering, mungkin dari (BUMN-BUMN) karya, dari PU (Pekerjaan Umum, red.), dari fakultas-fakultas teknik kalau perlu, dari perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mampu membuat engineering work. Ini kan engineering work skala besar ya,” ujarnya.

Presiden juga berkomitmen menambah anggaran operasi pengerukan hingga Rp60 triliun.

"Tadinya diajukan Rp51 triliun sekian, saya commit Rp60 triliun. Berapa pun yang kita butuhkan. Saya kira dengan upaya nanti dredging kuala-kuala itu akan keluar uang lagi. Nggak ada masalah," tandasnya.