Megawati Usulkan KAA Plus Guncang Tatanan Ekonomi yang Tidak Adil

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Sabtu, 01 November 2025, 23:23 WIB
Megawati Usulkan KAA Plus Guncang Tatanan Ekonomi yang Tidak Adil
Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. (Foto: Dokumentasi PDIP)
rmol news logo Saat memperingati 70 tahun Konferensi Asia–Afrika (KAA) di Kota Blitar, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri melontarkan gagasan pembentukan “Konferensi Asia–Afrika Plus” (Asia–Africa Plus Conference).

“Saya mengusulkan pentingnya penyelenggaraan ‘Konferensi Asia–Afrika Plus’, sebuah forum lanjutan dalam format yang lebih luas, mencakup negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin,” ujar Megawati dalam pidatonya di Museum Bung Karno, Blitar, Sabtu 1 November 2025.

Menurut Megawati, forum KKA Plus tersebut diharapkan menjadi wadah permanen bagi negara-negara Global South untuk membangun masa depan bersama. 

“Yang bebas dari ketimpangan, hegemoni, dan ketidakadilan struktural global,” ujarnya. 

Gagasan “KAA Plus” ini menegaskan semangat Bandung 1955 dalam konteks abad ke-21. 

Jika enam dekade lalu KAA mempersatukan negara-negara yang baru merdeka melawan kolonialisme, kini Megawati menyerukan solidaritas baru untuk menghadapi ketimpangan ekonomi, hegemoni teknologi, dan dominasi geopolitik.

“Jika pada 1955 Bung Karno dan para pemimpin dunia ketiga mampu mengguncang tatanan kolonial, maka pada abad ke-21 kita juga mampu mengguncang tatanan digital dan ekonomi yang tidak adil,” tegasnya.

Seruan ini sejalan dengan tren global: negara-negara Global South kini semakin memperkuat koordinasi lewat forum seperti BRICS Plus, G77 + China, dan Non-Aligned Movement Revival. Namun, forum yang menyatukan Asia, Afrika, dan Amerika Latin secara permanen belum ada. Ide “KAA Plus” menjadi langkah diplomasi strategis untuk mengisi ruang itu.

Megawati menekankan bahwa arsitektur global saat ini masih timpang. Menurut data World Bank (2025), 84 negara Global South menampung lebih dari 75 persen populasi dunia, tetapi hanya menguasai sekitar 37 persen PDB global. Di sisi lain, ketergantungan ekonomi dan teknologi terhadap negara maju semakin tinggi.

Laporan UNCTAD 2024 juga menyoroti bahwa negara berkembang hanya menerima 15 persen investasi global di sektor teknologi tinggi, memperlebar kesenjangan inovasi.

“Asia, Afrika, dan Amerika Latin perlu membangun arsitektur baru ekonomi dan teknologi global yang lebih setara,” imbuh Megawati.

Ia menilai bahwa diplomasi internasional ke depan tidak bisa lagi berlandaskan kekuatan militer atau dominasi ekonomi semata. Dunia memerlukan moralitas peradaban, sebagaimana pernah diserukan Bung Karno dalam pidatonya di PBB tahun 1960 berjudul To Build the World Anew.

“Dunia yang baru tidak boleh dibangun di atas kekuasaan dan ketakutan, tetapi di atas kesetaraan, solidaritas, dan kemanusiaan,” ujarnya.

Melalui “KAA Plus”, Megawati juga ingin menegaskan bahwa negara-negara Global South harus bersatu dalam agenda bersama: kedaulatan data, ketahanan energi, keadilan ekonomi, dan tata kelola teknologi yang adil.

Megawati ingin mengobarkan kembali “obor Bandung” sebagai cahaya bagi dunia yang tengah terpecah.

“Dari Blitar ini, mari kita bangun dunia baru yang tidak tunduk pada mesin dan modal, tetapi menempatkan manusia sebagai pusat peradaban,” demikian Megawati.rmol news logo article


Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA