Reaksi DPR Kementerian BUMN jadi BP BUMN

Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, langkah pemerintah tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola BUMN agar lebih profesional dan mampu bersaing di tingkat global. Menurutnya, keberadaan BP BUMN idealnya bersifat lebih independen, seperti sebuah holding yang benar-benar fokus mengelola BUMN sebagai aset negara, bukan sebagai alat politik ataupun birokrasi. 

"Dengan pengelolaan yang lebih objektif, keputusan bisnis diyakini dapat lebih rasional dan berorientasi pada keuntungan jangka panjang," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 27 September 2025. 

Pemisahan fungsi regulasi dan bisnis juga menjadi hal penting. Pemerintah, melalui kementerian, seharusnya fokus sebagai regulator, sementara BP BUMN mengambil peran sebagai operator bisnis. Dengan demikian, tidak ada lagi tumpang tindih kepentingan antara pengawasan regulasi dan pengambilan keputusan bisnis. 

"Dengan tata kelola yang lebih profesional, BUMN Indonesia diyakini akan semakin kompetitif di pasar internasional dan mampu melakukan ekspansi global secara terukur," katanya.

Jika dikelola dengan baik, Nasim menyebut BUMN akan mampu meningkatkan kontribusinya kepada negara melalui dividen sekaligus mengurangi ketergantungan pada APBN dalam pembiayaan proyek-proyek besar. 

"BUMN harus menjadi kekuatan ekonomi bangsa, bukan sekadar simbol politik,” pungkasnya.