Kebakaran Ribuan Hektare di Way Kambas Pukul Ekonomi Warga, DPR Minta Penanganan Total

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB Chusnunia mengatakan kebakaran di kawasan konservasi tersebut tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem dan habitat satwa liar, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor pariwisata serta mata pencaharian masyarakat sekitar.

“Kami prihatin dengan kebakaran yang terus terjadi di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Pemerintah harus memaksimalkan upaya pemadaman dan memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi meluas. Dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap pariwisata dan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan,” ujar Chusnunia kepada wartawan, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Berdasarkan pemberitaan yang mengutip data Balai TNWK, sepanjang Januari hingga awal Oktober 2026 tercatat 21 kejadian kebakaran dengan luas area terdampak sekitar 7.000 hektare.

Kondisi lahan yang didominasi vegetasi semak belukar dan kawasan bergambut menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Api berpotensi bertahan di lapisan tanah dan kembali menyala ketika kondisi mendukung.

Chusnunia menilai, kebakaran dalam skala luas tersebut dapat menurunkan daya tarik wisata Way Kambas. Kerusakan vegetasi, asap, serta terganggunya habitat satwa berpotensi memengaruhi kenyamanan dan keamanan wisatawan.

Dampaknya juga dapat merembet ke perekonomian warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pariwisata, mulai dari pemandu wisata, penyedia transportasi, pengelola penginapan, hingga pedagang dan pelaku usaha kecil.

“Ketika kawasan wisata mengalami gangguan, masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pariwisata juga bisa terkena dampaknya. Karena itu, penanganan karhutla harus dilihat secara menyeluruh. Kita tidak boleh membiarkan kerusakan lingkungan berlarut-larut hingga mengurangi daya tarik wisata dan memukul ekonomi warga,” tegasnya.

Legislator asal Lampung itu juga meminta pemerintah daerah dan pengelola TNWK menyampaikan informasi terkini mengenai kondisi kawasan, akses kunjungan, serta keselamatan wisatawan melalui kanal resmi. Informasi yang akurat diperlukan agar masyarakat tidak mengambil risiko dengan mendatangi area yang masih terdampak kebakaran.

Selain penanganan darurat, Chusnunia mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola taman nasional, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat desa penyangga. Evaluasi terhadap dampak kebakaran bagi pelaku usaha lokal juga diperlukan sebagai dasar penyusunan program pemulihan ekonomi.

Legislator PKB ini menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemerintah perlu memastikan pemulihan ekosistem dan habitat satwa berjalan secara terukur.

“Setelah api padam, jangan sampai kawasan yang terbakar dibiarkan begitu saja. Harus ada pemetaan kerusakan, pemantauan satwa, dan program pemulihan habitat yang terukur. Kita perlu memastikan ekosistem dapat pulih dan satwa liar tetap memiliki ruang hidup yang aman,” tegasnya.

Chusnunia juga meminta penguatan patroli dan deteksi dini untuk mencegah munculnya titik api baru. Pemerintah perlu mengevaluasi penyebab kebakaran, meningkatkan kesiapsiagaan petugas, memperkuat sarana pemadaman, serta menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan secara melawan hukum.

“Way Kambas memiliki nilai penting bagi konservasi sekaligus pariwisata Lampung. Menjaga kawasan ini berarti menjaga habitat satwa, melindungi lingkungan, dan mempertahankan sumber penghidupan masyarakat. Kami berharap penanganan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemadaman, pencegahan, pemulihan habitat, hingga penguatan kembali pariwisata yang berkelanjutan,” pungkasnya.