Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq mengatakan, rampungnya kesepakatan penyelenggaraan haji antara Pemerintah Arab Saudi dan negara-negara peserta menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat kesiapan teknis maupun pelayanan kepada jemaah.
“Persiapan haji 2027 tidak boleh hanya berhenti pada kesepakatan dan penyusunan jadwal. Pemerintah harus memastikan seluruh kebutuhan pelayanan jemaah dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai kita kembali disibukkan dengan persoalan teknis ketika waktu keberangkatan semakin dekat,” ujarnya kepada wartawan, Rabu, 18 November 2026.
Legislator PKB itu menilai, penetapan rencana perjalanan haji yang menjadwalkan jemaah masuk asrama mulai 10 April 2027 harus segera ditindaklanjuti dengan kesiapan seluruh komponen penyelenggaraan.
Menurutnya, ada sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian serius Kemenhaj, mulai dari kepastian kuota, biaya haji, pemvisaan, akomodasi, transportasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, hingga kesiapan petugas haji.
Maman juga menyoroti transformasi pola kerja Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Ia berharap perubahan sistem penyelenggaraan haji diikuti dengan peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kepada jemaah.
“Transformasi penyelenggaraan haji harus dirasakan langsung oleh jemaah. Bukan sekadar perubahan struktur organisasi atau pola kerja birokrasi, tetapi harus menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, manusiawi, dan berkualitas,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta Kemenhaj memperkuat perlindungan jemaah selama proses pelunasan biaya haji. Pengawasan terhadap potensi pungutan liar, penipuan, dan praktik travel ilegal harus dilakukan secara konsisten hingga ke tingkat daerah.
Maman juga mengingatkan pentingnya pendekatan pelayanan yang inklusif, terutama bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Pendampingan administrasi, perekaman biometrik, pemeriksaan kesehatan, hingga pelayanan di Tanah Suci harus dipastikan berjalan dengan baik.
“Jangan sampai jemaah lansia dan penyandang disabilitas hanya menjadi perhatian dalam slogan. Mereka harus mendapatkan kemudahan dan pendampingan nyata sejak proses persiapan di daerah hingga kembali ke Tanah Air,” katanya.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Maman menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kesiapan penyelenggaraan haji melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.
Ia berharap penyelenggaraan Haji 2027 menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola haji yang transparan, akuntabel, profesional, serta berorientasi sepenuhnya pada keselamatan dan kenyamanan jemaah.
“Ukuran keberhasilan haji bukan hanya berapa banyak jemaah yang diberangkatkan, tetapi bagaimana negara hadir memberikan pelayanan terbaik dan memastikan seluruh hak jemaah terpenuhi,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT: