Hal itu disampaikan JK ketika Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi DPR yang dipimpin langsung Ketua Baleg Bob Hasan membahas tentang RUU Pemerintahan Aceh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.
“Aceh sangat kaya daripada sumber alam. Gas. Minyak waktu itu. Tapi, apa yang diperoleh masyarakat Aceh tidak kecil, dibanding dengan kekayaan yang ada. Maka terjadilah suatu pikiran yang berakhir dengan konflik negara,” ucap JK
Mantan Ketua Umum Golkar ini menyebut tidak tepat jika banyak orang yang mengatakan permasalahan di Aceh adalah soal aturan Islam.
“Jadi semuanya, di Aceh itu ketidakadilan ekonomi. Intinya,” tegasnya lagi.
“Di MoU (Helsinki) kata syariah satu pun nggak ada. Karena itu bukan masalahnya dibanding dengan kondisi yang ada. Masalahnya karena ketimpangan ekonomi yang dirasakan masyarakat aceh. Padahal gas dihasilkan luar biasa di Aceh pada waktu itu. Malah orang Aceh tidak banyak bekerja, malah dari luar,” pungkas JK.
BERITA TERKAIT: