Hadapi Warisan Utang Rp1.300 T, DPR Pertanyakan Strategi Menkeu Purbaya

Dalam rapat kerja perdananya sebagai Menkeu, Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menyoroti kemampuan pemerintah khususnya strategi Purbaya dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang tahun ini.

“Nah, saya terus terang bertanya-tanya terus Pak, ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini?” ujar Harris dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen; Senayan, Jakarta, Rabu 10 September 2025.

Tak berhenti di situ, Harris juga mengingatkan rencana pemerintah menarik utang baru untuk membiayai APBN 2026. 

“Untuk tahun depan kira-kira seperti apa Pak? Jangan sampai terjadi default,” sambungnya.

Nada serupa datang dari Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra, Kamrussamad. Ia menilai momentum pergantian menteri keuangan harus dimanfaatkan untuk menyiapkan strategi jangka menengah hingga panjang terkait manajemen utang.

“Kita mengetahui dalam postur APBN kita dari tahun ke tahun, ada beban utang yang begitu besar yang setiap tahun jatuh tempo. Ini adalah satu momentum yang tepat bagi menteri keuangan untuk menyusun strategi dan skenario terhadap pengurangan utang,” tegasnya.

Menjawab hal itu, Menkeu Purbaya menekankan komitmennya menjaga agar pengelolaan fiskal tetap efektif. 

“Dan utang yang sudah kita keluarkan itu betul-betul bermanfaat buat ekonomi,” ucapnya.

Sebagai catatan, tahun ini pemerintah harus menyiapkan dana Rp833,9 triliun untuk membayar utang jatuh tempo dan Rp599,4 triliun untuk bunga utang. Sementara dalam RAPBN 2026, pemerintah kembali berencana menarik utang baru senilai Rp781 triliun.