Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai memimpin rapat koordinasi teknis terbatas yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Investasi, Wakil Menteri Luar Negeri, serta OJK.
Dalam rapat tersebut, dibahas posisi Indonesia terhadap tarif 32 persen yang dikenakan oleh Pemerintah AS terhadap produk-produk asal Indonesia.
Saat ini, tarif tersebut sedang dalam masa penangguhan selama 90 hari, dan Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diundang ke Washington DC untuk membahas isu ini secara langsung.
"Terkait dengan itu pada tanggal 16 sampai dengan 23 April nanti beberapa menteri yang ditugaskan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto akan berangkat ke Washington DC," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin 14 April 2025.
Di Washington DC, delegasi Indonesia yang dipimpin Airlangga ini akan berdialog dengan dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, serta lembaga-lembaga terkait lainnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Sri Mulyani juga akan berangkat ke AS. Menkeu dijadwalkan menghadiri Spring Meeting yang diselenggarakan oleh World Bank di waktu yang bersamaan.
"Tentu beberapa hal sudah dibahas dengan kementerian dan lembaga sehingga kami sudah mempersiapkan paper yang relatif lengkap," tegas Airlangga.
Dia menambahkan, seluruh isu akan direspons dengan serius dalam proses negosiasi yang bersifat rahasia.
Selain tarif, juga akan dibahas soal pajak pertambahan nilai (PPN) serta berbagai hambatan lainnya yang mempengaruhi kelancaran perdagangan bilateral kedua negara.
"Namanya negosiasi rahasia. Tapi nanti akan banyak pembicaraan ada tarif, ada PPN ada non tarif barrier itu bagian dari negosiasi," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: