Indikatornya, dengan memanggil sejumlah pengusaha dan konglomerat di Indonesia dan dunia untuk diskusi di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025 dan Jumat, 7 Maret 2025.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mengatakan, dari aspek transparansi tata kelola (
Governance Transparency) mencerminkan bahwa Presiden Prabowo berupaya menunjukkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan investasi.
"Transparansi ini menjadi elemen penting untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan memastikan akuntabilitas," kata Iskandar Sitorus kepada
RMOL, Sabtu, 8 Maret 2025.
Lanjut Iskandar, dengan begitu Prabowo juga menyuguhkan informasi ke publik dan investor secara adil dan tidak diskriminatif.
Sebaliknya, kata dia, apabila pertemuan ditutup-tutupin, bisa ada pihak yang nantinya tidak suka dan justru berimbas pada ekonomi di Indonesia.
"Jika pertemuan ini tidak eksklusif hanya untuk kelompok tertentu, maka ini bisa dikategorikan sebagai bentuk komunikasi kebijakan ekonomi yang inklusif," kata Iskandar.
Selain miliarder asal AS Ray Dalio, pertemuan Presiden Prabowo juga melibatkan penguasa Indonesia yakni Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam yang merupakan pemilik Jhonlin Group, pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, dan pemilik Salim Group Anthony Salim, serta pemilik Adaro Boy Thohir.
Selain itu, Ketua Kadin Anindya Bakrie, Bos Lippo James Riady, konglomerat Medco Energy Hilmi Panigoro, Bos Sinar Mas Franky Oesman Widjaja, Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu, Bos Trans Corp Chairul Tanjung hingga Bos Artha Graha Tomy Winata.
Adapun tujuan diskusi strategis dengan sejumlah pengusaha besar asal Indonesia dan AS itu dalam rangka pengembangan Dana Anagata Nusantara (Danantara).
Pembahasan persoalan ekonomi negara secara terbuka nampaknya sedang ditampilkan Presiden Prabowo Subianto. 
BERITA TERKAIT: