Kepala Daerah Bolos Retret Perlu Disanksi

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 21 Februari 2025. 

Ia berpendapat program retret kepala daerah yang digagas pemerintah itu memang tidak melanggar hukum jika ada kepala daerah yang tidak ikut.

Namun, Dedi menilai apabila kepala daerah tidak mengikuti program pemerintah itu maka wibawa dan ketegasan pemerintah pusat patut dipertanyakan.

"Jika instruksi ini diikuti dan memang tidak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retret, maka wibawa pemerintah dipertanyakan," ucap Dedi 

Program pembekalan dan orientasi kepala daerah itu terkesan tidak penting diikuti karena tidak adanya aturan baku yang mengikat kepala daerah wajib ikut retret.

"Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri," demikian Dedi Kurnia Syah.