“Sebab berdasarkan data kepuasan publik terhadap penegakan hukum di berbagai survei, citra Polri dan Jaksa Agung di bawah Pak Listyo Sigit dan Pak ST Burhanudin cenderung semakin positif,” kata Stevano, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Meski menunjukkan tren yang baik, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum oleh Kejaksaan dan Polri harus terus ditingkatkan. Terlebih, lanjut legislator PDIP yang mendapat tugas di Komisi III DPR ini, Polri dan Kejaksaan perlu memberikan atensi khusus terhadap keadilan hukum di dapilnya Nusa Tenggara Timur.
“Hal ini harus terus ditingkatkan. Secara khusus di NTT dapil saya, Kapolri dan Jaksa Agung harus memberikan atensi khusus dalam melakukan penegakan hukum yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian,” tuturnya.
Stevano juga mendorong agar prinsip
Restorative Justice selalu dikedepankan dalam melakukan penegakan hukum, khususnya di NTT.
“Mindset penegakan hukum harus lebih fokus menciptakan keadilan dan pemulihan kembali pada keadaan semula. Bukan sekadar menjadi alat pembalasan terhadap pelaku tindak pidana,” terang Stevano.
Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Sanitiar (ST) Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
Adapun 8 kementerian/lembaga yang bermitra dengan Komisi III DPR adalah:
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN).
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT), Stevano Rizki Adranacus, mengapresiasi penunjukan Jaksa Agung ST Burhanudin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo oleh Presiden Prabowo Subianto. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: