Demikian disampaikan Anggota DPRD Labusel dari Fraksi Partai Hanura, Ruslan Tambak yang juga mantan Pemimpin Redaksi
RMOL.id.Ruslan yang merupakan putra asli Labusel bersama 34 anggota DPRD lainnya dilantik di Ruang Paripurna, Kantor DPRD Labusel, Desa Hadundung, Kecamatan Kotapinang, Rabu (25/9).
"Tugas di depan mata tidak ringan. Banyak pekerjaan yang harus dikebut dengan melihat fokus pembangunan yang mendesak," ujar Ruslan dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (26/9).
Ruslan akan fokus pada persoalan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian, serta infrastruktur jalan yang menjadi pekerjaan rumah yang juga harus menjadi prioritas.
Permasalahan jalan, selain anggaran yang belum memadai, Labusel juga masih tergolong remaja, yaitu baru berusia 16 tahun.
Dengan demikian, Ruslan Tambak berjanji akan bekerja cerdas, kerja keras, dan kerja cepat serta membangun sinergitas antara eksekutif-legislatif untuk menjawab tantangan terkait permasalahan infrastruktur jalan di Labusel.
Selain penambahan anggaran untuk infrastruktur jalan dari APBD Labusel (sekitar Rp1 triliun), masih ada beberapa formula yang bisa dilakukan. Seperti, menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan jemput bola ke provinsi hingga pusat.
"PAD harus kita genjot. Harus bisa. Dana transfer juga bisa kita naikkan dengan ketertiban administrasi termasuk dengan cara jemput bola," tegasnya.
Untuk permasalahan infrastruktur jalan di Labusel, Ruslan bakal meminta kepada Pemprov Sumatera Utara agar menyetujui usulan Pemkab Labusel terkait peningkatan delapan ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi.
"Kita sedih, hingga saat ini belum ada sejengkal pun jalan yang berstatus jalan provinsi di Labusel. Yang ada jalan desa, jalan kabupaten, dan jalan nasional," tutur anggota dewan dari dapil Labusel V (Sei Kanan-Silangkitang) itu.
Masih kata Ruslan, dana yang bersumber dari
corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) juga bisa digunakan untuk membantu pembangunan infrastruktur daerah.
"Banyak perusahaan dan perkebunan di sini. Untuk itu, Pemkab Labusel dan pihak perusahaan harus duduk bersama," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: