“Saya mengusulkan kepada teman-teman DPP (Golkar) untuk tidak memberikan sanksi apapun kepada Ibu Airin ya, karena itu hak sebagai warga negara, dijamin konstitusi,” kata politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8).
Doli meminta DPP Partai Golkar memberikan kesempatan kepada mantan Walikota Tangerang Selatan 2 periode itu untuk maju dalam pertarungan Pilkada Banten.
“Apalagi dia masih menyatakan sampai sekarang adalah kader Partai Golkar ya tentu kita memberikan kesempatan juga kepada Ibu Airin,” katanya.
Ketua Komisi II DPR RI ini menambahkan, jika Airin memenuhi syarat untuk maju di Pilkada Banten, maka tidak boleh ada yang menghambatnya.
“Kan enggak ada orang juga yang bisa melarang, kalau dicalonkan dan memenuhi syarat secara Undang-undang sebagai calon gubernur, itu kan enggak bisa kita hambat gitu,” jelasnya.
Untuk itu, Doli meminta agar Partai Golkar menghargai keputusan Airin tersebut.
“Nah tapi kemarin kan kita mendengarkan langsung dari Bu Airin bahwa dia tetap mengatakan bahwa dirinya adalah sebagai (kader) Partai Golkar. Tentu itu harus kita hargai. Nah oleh karena itu, saya menyarankan untuk tidak diberi sanksi kepada Bu Airin,” tutup Doli.
Airin Rachmi Diany bersama Ade Sumardi resmi diusung PDIP untuk maju pada Pilgub Banten 2024. Surat rekomendasi diberikan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat, Senin siang (26/8).
Tak perlu ada sanksi dari Partai Golkar bagi Airin Rachmi Diany yang maju pada Pilkada Banten 2024 dengan didampingi kader PDIP, Ade Sumardi. 
BERITA TERKAIT: