Bahkan, besar kemungkinan PDIP akan mengusung calon tanpa koalisi.
"Ketika undang-undang dimungkinkan, PDIP bisa berangkat sendiri. Komunikasi aktif dengan berbagai kelompok, berbagai komunitas di Jatim sudah kita jalin, termasuk dengan NU, Muhammadiyah," ujar Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Budi Sulistiono, di Kantor PDIP Jatim, Surabaya, Kamis (22/8)
Kendati demikian, DPD PDIP Jatim masih menunggu keputusan DPP PDIP serta menunggu hasil konsolidasi partai lain untuk menentukan wakil calon gubernurnya nanti. Sejauh ini, calon kepala daerah di Jatim, Jateng, dan Jakarta memang belum diumumkan oleh DPP PDIP.
"Ada dua nama kemungkinan yang akan dicalonkan, Risma atau Azwar Anas. Paling besar peluangnya Risma. Untuk calon wakilnya dari luar PDIP, masih menunggu konsolidasi dengan partai lain," terangnya, diwartakan
RMOLJatim, Jumat (23/8).
Budi mengaku tidak menutup kemungkinan nanti keputusan DPP PDIP bisa memilih petahana Khofifah Indar Parawansa sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Tetapi hal itu semua masih perlu melalui rapat khusus dari tingkat DPD PDIP Jatim dan DPP PDIP.
Budi menegaskan, ketika regulasi memungkinkan bagi partainya untuk mengusung paslon sendiri, maka hal itu akan dimanfaatkan betul.
"Kita loyal pada keputusan konstitusi. Itu sudah jelas dan garis. Kami tidak akan bertentangan dengan apa yang diputus," tandasnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 memang menjadi angin segar bagi banyak partai termasuk PDIP di Jatim. Sebab, pada putusan tersebut melonggarkan ambang batas pencalonan Pilkada. Tidak lagi berpatokan 20 persen kursi DPRD sebagaimana regulasi sebelumnya.
PDIP Jatim masih menggodok sejumlah nama yang akan dicalonkan pada kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024. 
BERITA TERKAIT: