Jokowi disebut akan mengocok ulang kabinetnya karena memiliki syahwat politik menguasai parpol. Jokowi ingin tetap memiliki pengaruh meski sudah tak lagi menjadi presiden.
Menurut sosok yang akrab disapa Hensat itu, salah satu cara rezim mengontrol partai politik adalah melalui Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan partai oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Salah satu cara rezim ngontrol partai politik adalah lewat SK pengesahan kepengurusan Kemenkumham. Ini seperti SIM buat Parpol untuk kontestasi," kata Hensat lewat akun X resminya, Rabu (14/8).
Ada indikasi kuat bahwa Jokowi ingin menguasai partai tertentu sebagai mesin politik yang akan mendukung kelanjutan program-program yang telah dirintisnya selama ini.
Dengan memimpin parpol, Jokowi juga diyakini dapat mengamankan posisi putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Jokowi terlihat khawatir Gibran hanya dijadikan "ban serep" dalam pemerintahan mendatang. Oleh karena itu, Golkar dapat berfungsi sebagai kekuatan politik yang mengawal karier politik Gibran di masa depan.
Founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu melanjutkan, jika Menkumham diganti, hal itu bisa menjadi tanda bahwa ada partai politik tertentu yang sedang diincar.
"Nah kalau benar mau ada reshuffle, cek aja Menkumham-nya diganti atau tidak? Kalau diganti, maka mari bertanya, partai politik apa yang lagi diincar?" ujarnya sambil tertawa.
Isu perombakan kabinet ini juga telah ditanggapi Presiden Joko Widodo. Kepala Negara tidak membantah, namun juga tidak mengamini isu tersebut.
"Saya sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan (reshuffle akan dilakukan). Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Presiden Jokowi di IKN Kalimantan Timur, Selasa (13/8).
.jpg)
Isu reshuffle kabinet yang akan segera dilakukan Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya dikomentari pengamat politik, Hendri Satrio. 
BERITA TERKAIT: