Demikian penegasan Ketua Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto saat kegiatan buka puasa bersama Poros Rawamangun dan ojek online Jakarta di Aula Gedung Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur Jumat, (5/4).
Rudy mengatakan, sejumlah oknum penyelenggara Pemilu Serentak 2024 di DKI Jakarta, seperti KPU, PPK, PPS, termasuk Panwaslu diduga terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran pemilu.
"Pemilu di Jakarta kemarin sangat carut marut, diduga ada ada politik uang yang melibatkan oknum KPU dan PPK," kata Rudy dalam keterangannya, Sabtu (6/4).
Menurut Rudy, penyelenggara pemilu harus dievaluasi menyeluruh agar gelaran Pemilu Jakarta 2024 lebih profesional, kredibel, dan transparan.
"Penyelenggara pemilu yang diduga terlibat tidak boleh lagi melaksanakan penyelenggaraan pilkada. Jadi Pilkada Gubernur dan Wagub ini harus clear dan bersih sesuai rules of the games yang sudah menjadi ketentuan undang-undang," kata Rudy.
Di sisi lain, Poros Rawamangun melihat sejumlah nama potensial bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta. Antara lain Heru Budi Hartono (Pj Gubernur DKI Jakarta), Boy Rafli Amar (mantan kepala BNPT, mantan Kadiv Humas Polri), Ahmad Zaki Iskandar (Ketua DPD Golkar DKI Jakarta), Ahmad Riza Patria (mantan Wagub DKI Jakarta), Diana Dewi (Ketua Kadin DKI Jakarta), Fahira Idris (Anggota DPD RI), KH. Lutfi Hakim (Ketua Umum FBR), Mardani Ali Sera (Anggota DPR RI asal PKS), Sandiaga Uno (Menparekraf), Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI).
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Penyelenggara Pemilu Serentak 2024 di Provinsi DKI Jakarta diharap tidak lagi ikut campur dalam gelaran Pilgub Jakarta yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. 
BERITA TERKAIT: