Komitmen itu disampaikan langsung Anies saat menjawab subtema pendidikan terkait dengan komitmen dan program untuk meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi guru dan dosen dalam debat Capres-cawapres terakhir yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu malam (4/2).
"Ketika kita berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidik menjadi kuncinya. kita ingin pendidik mendidik anak-anal kita. Karena itu, kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya, agar dia konsentrasi mendidik anak-anak kita," kata Anies.
Prinsip itu, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, harus dipegang oleh seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia.
"Kalau kita punya pegangan itu, maka terjemahannya mudah, terjemahannya atas pertanyaan, apakah tenaga pendidikan pendidik di tempat anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil, penghasilan setara," terang Anies.
Anies pun membeberkan berbagai persoalan yang dihadapi guru dan dosen saat ini. Di mana, ada puluhan guru honorer yang belum diangkat menjadi guru PPPK, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, dan beban administrasi.
"Itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi, bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya," tutur Anies.
Untuk itu, kata Anies, program yang akan dikerjakan Anies bersama Muhaimin Iskandar jika terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 adalah, percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700 ribu guru honorer menjadi guru PPPK, kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen, serta anak tenaga kependidikan.
"Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak, tapi anaknya tidak pernah menyelesaikan pendidikan sampai tuntas," kata Anies.
Tak hanya itu, kata Anies, dosen dan peneliti juga harus diberikan penghargaan dan tunjangan berbasis pada kinerja. Dan yang tidak kalah penting kata Anies adalah mengurangi beban administrasi.
"Dosen beban administrasinya luar biasa besar, dosen itu mengajar, meneliti dan pengabdian masyarakat, tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar. Jadi prinsipnya, ada nilainya dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya, teknokrasinya yang tadi saya sampaikan, dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu," pungkas Anies.
BERITA TERKAIT: